Rabu, 25 Mei 2016

Korupsi Sebagai Masalah Sosial

Siska Maya Renti/014 B

Masalah sosial muncul akibat terjadinya perbedaan yang mencolok antara nilai dalam masyarakat dengan realita yang ada. Yang dapat menjadi sumber masalah sosial yaitu seperti proses sosial dan bencana alam. Adanya masalah sosial dalam masyarakat ditetapkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan khusus seperti tokoh masyarakat, pemerintah, organisasi sosial, musyawarah masyarakat, dan lain sebagainya.

            Masalah sosial dapat dikategorikan menjadi 5 (lima) jenis faktor, antara lain:
1)      Faktor hukum : korupsi, perkelahian, pemerkosaan, dll
2)      Faktor budaya : perceraian, kenakalan remaja, dll
3)      Faktor psikologis : penyakit syaraf, aliran sesat, dll
4)      Faktor ekonomi : kemiskinan, pengangguran, dll
5)      Faktor biologis : penyakit menular, keracunan makanan, dll
Pada kesempatan ini, saya akan membahas salah satu masalah sosial yang diakibatkan oleh faktor hukum, yaitu "korupsi"
A.    Pengertian Korupsi
Korupsi berasal dari kata latin corrumpere atau corruptus yang diambil dari kata hafila adalah penyimpangan dari kesucian (profanity), tindakan korupsi  di katakan perbuatan  tak bermoral, kebejatan, kebusukan, kerusakan, ketidak jujuran, atau kecurangan. Dengan demikan korupsi memiliki konotasi adanya tindakan-tindakan hina, fitnah atau hal-hal buruk lainnya. Bahasa eropa barat kemudian mengadopsi kata ini dengan sedikit modifikasi; inggris: corrupt, coruption; Prancis:corruption; Belanda korrupte. Dan akhirnya  dari bahasa belanda terdapat penyesuaian ke bahasa indonesia menjadi:korupsi. Istilah penyogokan (graft) merujuk kepada pemberian hadiah atau upeti untuk maksud mempengaruhi keputusan orang lain. Pemerasan (ektortion) yang diartikan sebaagai permintaan setengah memaksa atas hadiah-hadiah tersebut dalam pelaksanaan tugas-tugas negara. Kecuali itu ada istilah penggelapan (fraud) untuk menunjuk kepada tindakan pejabat yang menggunakan dana publik yang mereka urus untuk kepentingan diri sendirisehingga harga yang harus dibayar oleh masyarakat menjadi lebih mahal. Dengan demikain, korupsi merupakan tindakan yang merugikan negara baik secara langsung maupun tidak langsung. Bahkan ditinjau dari berbagai aspek normatif, korupsi merupakan suatu penyimpangan atau pelanggaran. Dimana norma sosial, norma hukum, norma etika pada umumnya secara tegas menganggap korupsi sebagai tindakan yang buruk.

B.     Penyebab Korupsi di Indonesia
1)      Tanggung jawab profesi, moral dan sosial yang rendah
2)      Sanksi yang lemah dan penerapan hukum yang tidak konsisten dari institusi penegak hukum, Institusi pemeriksa/pengawas yang tidak bersih/independen. Kesadaran hokum sering kali diasumsikan, bahwa ketaatan hukum sangat erat hubungannya dengan kesadaran hukum yang mana dianggap sebagai variable bebas, sedangkan taraf ketaatan merupakan variable tergantung. Kesadaran hukum terletak antara hukum dengan prilaku manusia yang nyata.
3)      Rendahnya disiplin/kepatuhan terhadap Undang-undang dan Peraturan
4)      Kehidupan yang konsumtif, boros dan serakah (untuk memperkaya diri)
5)      Lemahnya pengawasan berjenjang (internal) dalam pelaksanaan tugas
6)      Hilangnya rasa malu ber KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme)
7)      Wewenang yang besar tidak diikuti evaluasi laporan kinerja
8)      Kesempatan korupsi yg terbuka
9)      Budaya memberi upeti/tips;
10)  Pengaruh lingkungan sosial;
11)  Penghasilan yang rendah dibandingkan dengan kebutuhan hidup yang layak
12)  Lemahnya penghayatan Pancasila dan pengalaman agama
Beberapa sebab (Causa) terjadinya tindak pidana korupsi menurut Prof. Dr. Jur. Andi Hamzah dalam bukunya yang berjudul "Pemberantasan Tindak Korupsi" sebagai berikut:
a.       Kurangnya Gaji atau Pendapatan Pegawai Negri Dibandingkan dengan Kebutuhan yang Makin Hari Makin Meningkat. Pada umumnyan orang menghubungkan-hubungkan tumbuh suburnya korupsi sebab yang paling gampang dihubungkan misalnya kurang gaji pejabat-pejabat, buruknya ekonomi, mental pejabat yang kurang baik, administrasi dan manajemen yang kacau yang menghasilkan adanya prosedur yang berliku-liku dan sebagainya (B. Soedarso). Kurangnya gaji atau pendapatan pegawai negri memang factor yang menonjol dalam arti merata dan meluasnya korupsi di Indonesia.
b.      Manajemen yang Kurang Baik dan Kontrol yang Kurang Efektif dan Efesien
Terkenal ucapan Prof. Soemitro Alm. yang dikutip oleh media cetak bahwa kebocoran mencapai 30% dari anggaran. Ternyata usaha pendidikan dan pelatihan seperti P4 dan SESPA tidak mempan bukan saja untuk memberantasnya, ttapi juga untuk menguranginya. Korupsi semakin meningkat dari tahun ke tahun. Bahkan seorang widyaiswara di suatu Pusdiklat mengatakan pada tanggal 20 Mei 2002 bahwa sesungguhnya 50% anggaran dimakan oleh penyelenggara. Konsentrasi Raksasa pada piramid Mesir dan dinding besar Cina menunjukan bahwa fungsi manajemen telah sejak lama ada, dalam arti proyek-proyek yang dilaksanakan itu membutuhkan sejumlah orang yang tunduk kepada orang lain untuk melaksanakan tugas.
c.       Karena Modernisasi
Penyebab modernisasi mengembangbiakan korupsi sebagaimana disebutkan oleh Huntington berikut ini:
ü  Modernisasi membawa perubahan-perubahan pada nilai dasar atas masyarakat
ü  Modernisasi juga ikut mengembangkan korupsi dikarnakan membuka sumber-sumber kekayaan dan kekuasaan baru. Hubungannya dengan kehidupan politik tidak diatur oleh norma-norma tradisional yang terpenting dalam masyarakat, sedangkan norma-norma baru dalam hal ini belum dapat diterima oleh golongan-golongan berpengaruh dalam masyarakat.
ü  Modernisasi merangsang korupsi karena perubahan-perubahan yang diakibatkannya dalam kegiatan system politik. Modernisasi terutama di Negara-negara yang baru memulai modernisasi, memperbesar kekuasaan pemerintah dan melipatgandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh peraturan-peraturan pemerintah.
Sedangkan pemberantasan korupsi dilakukan dengan cara Masyarakat  masih menganggap suap sebagai hal yang wajar, lumrah, dan tidak menyalahi aturan. Suap terjadi hampir di semua aspek kehidupan dan dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Banyak yang belum memahami bahwa suap, baik memberi maupun menerima, termasuk tindak korupsi. Suap dianggap sebagai bentuk primitif dan induk korupsi. Suap adalah awal lahirnya budaya koruptif dalam skala luas yang terjadi saat ini. Contoh paling sederhana di masyarakat kita adalah bila seseorang ingin membuat KTP dalam waktu satu hari langsung jadi padahal ketentuanya satu minggu, seseorang yang akan membuat KTP itu memberikan uang tambahan/tips kepada pegawai kecamatan agar KTP itu jadinya satu hari.
Dari contoh dan realitas diatas suap memakai bahasa lain yang bukan terang- terangan mengatakan ini adalah suap hanya "membantu". Sebenarnya membantu ini adalah hal yang lumrah tapi disalah gunakan demi kepentingan yang lain dan akhirnya justru disalahgunakan demi keuntungan pribadi dan saling menguntungkan antara pemberi dan penerima.

C.    Cara memberantas korupsi
Ø  strategi preventif. Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Disamping itu perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan peliang untuk melakukan korupsi dan upaya ini melibatkan banyak pihak dalam pelaksanaannya agar berhasil dan mampu mencegah adanya korupsi.
Ø  strategi deduktif. Dibuat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat diketahui dalam waktu sesingkat-singkatnya dan seakurat-akuratnya, sehingga dapat ditindak lanjuti dengan tepat. Dengan dasar pemikiran ini, banyak sistem yang harus di benahi, sehingga sistem-sistem tersebut akan dapat berfungsi sebagai aturan yang cukup tepat memberikan sinyal apabila terjadi suatu perbuatan korupsi. Hal ini sangat membutuhkan adanya berbagai disiplin ilmu yang baik itu ilmu hukum, ilmu ekonomi, maupun ilmu politik dan sosial.
Ø  strategi reprensif. Strategi ini harus di buat dan dilaksanakan terutama dengan diarahkan untuk memberikan sanksi hukuman yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang terlibat dalam korupsi. Dengan dasar pemikiran yakni proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sampai dengan peradilan perlu dikaji.untuk dapat di sempurnakan di segala aspeknya, sehingga proses penangannan tersebut dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Namun implementasinya harus dilakukan secara terintegrasi. Bagi pemerintah banya pilihan yang dapat di lakukan sesuai denga strategi yeng hendak dilaksanakan.

Bahkan dari masyarakat dan para pemerhati banyak memberikan sumbangan pemikiran dan opini strategi pemberantasan korupsi secara preventif maupun secara refresif antara lain :
ü  Konsep
carrot and stick yaitu: sederhana keberhasilan yang sudah terbukti di negara RRC dan Singapura
ü  Gerakan masyarakat anti korupsi
yaitu pemberantasan korupsi di indonesia saat ini pelu adanya tekanan kuat dari masyarakat luas denga mengefektifkan gerakan rakyat anti korupsi, LSM, ICW,Ulama, NU Muhammadiyah ataupun ormas yang lain perlu bekerja sama dalam memberantas korupsi serta kemungkinan terbentuknya koalisi dari partai politik untuk melawan korupsi.
ü  Gerakan pembersihan
yaitu menciptakan semua aparat hukum yang bersi, jujur, disiplin, dan bertanggung jawab serta memiliki komitmen yang tinggi  dan berani melakukan pemberantasan korupsi  tanpa memandang status sosial  untuk menegakkan hukum dan keadilan
ü  Gerakan moral
yang secara terus menerus melakukan sosialisasi bahwa korupsi adalah kejahatan besar  bagi kemanusiaan yang melanggar harkat dan martabat kemanusiaan. Melalui gerakan moral diharapkan tercipta lingkungan sosia di masyarakat yang sangat menolak, menentang, dan meghukum perbuatan korupsi dan akan menerima, mendukung, dan menghargai prilaku anti korupsi
ü  Gerakan pengefektifan birokrasi
yaitu dengan menyusutkan jumlah pegawai dalam pemerintahan agar didapt hasil yang optimal dengan jalan menempatkan orang yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya.

D.    Tebang Pilih Kasus Korupsi dalam Perspektif Sosiologi Hukum
Seperti yang terjadi pada realita koruptor-koruptor yang dekat dengan kekuasaan dan/atau mempunyai kekuatan politik dan ekonomi (uang) yang kuat sulit sekali untuk disentuh dengan hukum, hal ini tidaklah menghenrankan kita semua mengingat hukum di negeri ini belumlah menjadi panglima tapi hukum hanyalah sebagai posisi tawar menawar (bargaining position) dalam politik ekonomi dan kekuasaan.
Para aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya haruslah berpegang pada hukum positif yang berlaku, namun dari sudut politik, orang tidak hanya melihat pada pelaksanaan hukum, akan tetapi juga mempertimbangkan akibat-akibat suatu keputusan yang berlandaskan hukum pada kepentingan bangsa dan Negara yang lebih luas. Kedua macam sikap dan pandangan itu acap kali menimbulkan keraguan dalam melaksanakan hukum di lapangan.
Jadi sulit sekali bagi kita untuk memisahkan hukum, politik, dan ekonomi mengingat hukum merupakan produk bersama DPR (sekumpulan politisi) dengan pemerintah, walaupun sudah ada political will (kemauan politik) dari pemerintah untuk mengedepankan supremasi hukum, namun hal tersebut belumlah cukup dan mungkin hanya akan menjadi jargon-jargon politik, untuk itu diperlukan political action (aksi politik) yang nyata di lapangan, yang tentunya hal ini akan mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat. Namun mengingat pemerintahan SBY jilid II dibentuk merupakan kualisi partai politik, rasanya lima tahun kedepan sulit bagi kita untuk mengatakan hukum menjadi panglima atau istilah sosiologi hukumnya, hukum baik secara yuridis dan empiris tidak mengalami pertentangan dalam pelaksanaan di masyarakat
Korupsi sebagai musuh bersama, tetap akan ada. Kita tetap akan dipertontonkan keberhasilan aparat penegak hukum dalam menangkap koruptor, namun jangan banyak berharap para koruptor yang bersembunyi di ketiak penguasa akan tersentuh hukum, kecuali ada keberanian dari pemerintahan SBY bahwa pemberantasan korupsi di negeri tanpa tebang pilih. Adnan Buyung mengatakan "Dalam Negara hukum yang dianut Indonesia sekarang ada kecenderungan terjadi pergeseran kearah formal legalitas, tanpa melihat substansinya.

E.     Peranan Sosiologi
Ilmu sosial yang secara khusus mempelajari "interaksi sosial" ini adalah sosiologi. Berikut manfaat sosiologi dan peranan sosiologi dalam memberantas / mencegah korupsi. Sosiologi dalam masyarakat adalah untuk meneliti berbagai macam masalah dalam masyarakat dan membantu mencari jalan keluar yang paling efektif khususnya dalam kasus korupsi. Terdapat tiga tahap yaitu, Perencanaan, Pelaksanaan, dan Penilaian. Dalam kasus korupsi hal ini sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kasus korupsi. Pada tahap perencanaan, disini perencanaan dalam anggaran harus dibuat serinci mungkin dan sesuai dengan kebutuhan,serta terkendali. Tahap pelaksanaan yang harus dilihat adalah jalannya suatu pembangunan/tindakan sesuai dengan apa yang terjadi serta terus melaporkan proses perubahan yang terjadi secara terbuka, dan selalu terawasi/terpantau. Sedangkan pada tahap penilaian, dalam hal ini yang harus dilakukan adalah analisis terhadap masalah/dampak sosial yang akan terjadi dalam suatu pembanguan/tindakan.
Selanjutnya yaitu penelitian, dengan penelitian dan penyidikan sosiologi akan diperoleh suatu perencanaan/pemecahan masalah yang baik. Dalam kasus korupsi hal ini diperlukan untuk mencegah terjadinya korupsi dan cara untuk mengatasinya.
Sebagai ahli ilmu kemasyarakatan, para sosiolog tentu sangat berperan dalam membangun masyarakat. Dalam hal korupsi diperlukan untuk pengumpulan dan penggunaan data, dalam mencari tahu data tentang kehidupan sosial pelaku korupsi. Data itu kemudian diolah untuk memberi saran-saran baik dalam penyelesaian kasus korupsi, maupun efek sosial dari kasus korupsi yang terjadi. Peran sosiolog sebagai guru atau pendidik merupakan faktor paling utama dalam memberantas korupsi di Indonesia. Peran ini sangat penting, karena disini mencakup generasi penerus bangsa. Dalam proses pembelajaran guru/sosiolog dapat menjelaskan apa itu korupsi, akibat sosial dari korupsi, serta memberikan pedoman kepada peserta didik tentang bagaimana bersikap dan bertingkah laku dalam menghadapi masalah-masalah dalam masyarakat, terutama yang berkaitan dengan korupsi.
Dalam kehidupan bermasyarakat penting bagi sosiolog, untuk memberikan pegangan kepada masyarakat dalam mengadakan pengendalian sosial, yaitu system pengawasan dari masyarakat terhadap tingkah laku para pejabat. Dengan kekuatan yang dimilikinya berupa semangat dalam menyuarakan dan memperjuangkan nilai-nilai kebenaran serta keberanian dalam menentang segala bentuk ketidak adilan, masyarakat menempati posisi yang penting dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia, serta pengawal bagi terciptanya kebijakan publik yang berpihak kepada kepentingan masyarakat banyak.

DAFTAR PUSTAKA
1.      Chairudin. 1991. Sosiologi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika.
2. Hamzah, Andi. 2008. Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan   Internasional.Jakarta: PT Rajawali   Pers.
3.      Honour dan Mainwaring. 1998. Sosiologi dan Bisnis. Jakarta: Bina Aksara.
4.      Salman, Otje. 1993. Beberapa Aspek Sosiologi Hukum. Bandung: PT Alumni.
5.      Syawaludin, Mohammad. 2006. Sosiologi Suatu Pengantar Teori dan Metodologi. Palembang: IAIN Raden Fatah Press.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar