Minggu, 29 Mei 2016

KEBIJAKAN EKONOMI PEMERINTAH JEPANG DAN PENGARUHNYA TERHADAP RAKYAT INDONESIA 1942-1945


SITI NUR/014/B

A. Kedatangan Jepang
Kedatangan Jepang ke Indonesia menandakan berakhirnya kekuasaan Hindia-Belanda. Periode ini sangat menentukan perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Kedatangan Jepang ke Indonesia, tidak dapat dipisahkan dari Perang Pasifik sebagai bagian dari Perang Dunia II. 
Sebelum menguasai wilayah Indonesia, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Pearl Harbour di bawah komando Laksamana Nagano pada 7 Desember 1941. Setelah melumpuhkan
kekuatan Amerika Serikat di Pasifik, Pada tanggal 18 Desember 1941, Hindia Belanda mengumumkan perang dengan Jepang. Pada 1 Januari 1942, Jepang meresponnya dengan menyatakan perang dengan Hindia-Belanda. Militer Jepang masuk ke Hindia-Belanda melalui Tarakan (Kalimantan) (Lubis, 2004:144).
Selanjutnya militer Jepang bergerak ke Pulau Jawa, mereka dengan mudah menghancurkan armada laut sekutu di Laut Jawa, kemudian mendarat di daerah Eretan Wetan, Cirebon dan Banten pada 1 Maret 1942. Militer Jepang pada hari yang sama, berhasil menguasai lapangan udara Kalijati, Subang. Pemerintah Kolonial berusaha merebut kembali lapangan udara Kalijati pada 2-4 Maret 1942, tetapi gagal.
Pada 5 Maret 1942, militer Jepang, bersiap-siap untuk menggempur Ciater dan diteruskan ke Bandung. Pasukan Belanda yang berada di Ciater terpaksa mundur ke Lembang. Kekuatan Jepang tidak dapat dibendung oleh pasukan Belanda, akhirnya pada 7 Maret 1942, Lembang berhasil dikuasai oleh Jepang. Pasukan Sekutu yang bertahan di Bandung akhirnya menyerah pada 9 Maret 1942, Hindia Belanda jatuh ke tangan Jepang (Lubis, 2004:145-146).

B. Kebijakan Umum Pemerintah Jepang

Berakhirnya Pemerintahan Hindia-Belanda yang digantikan oleh Pemerintahan Jepang tentu disertai perubahan kebijakan. Pemerintah Jepang sangat memerlukan sumber daya untuk menunjang militernya dalam Perang Pasifik. Demi kelancaran dalam memperoleh sumber daya, Pemerintah Jepang pada awal kedatangannya membuat berbagai kebijakan yang menarik simpati rakyat Indonesia.
Bahasa Indonesia dan bendera merah putih tidak lagi dikekang oleh pemerintah. Pribumi yang berpendidikan mendapat jabatan di pemerintahan. Ulama pun digandeng oleh pemerintah Jepang, berbeda dengan pemerintah Hindia-Belanda yang kerap bersitegang dengan ulama. Upaya-upaya tersebut berhasil membuat rakyat Indonesia bersimpati.
Kebijakan pertama yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang adalah melarang kegiatan berkumpul dan dan rapat, tertuang dalam UU No. 2 yang diperkuat dalam UU No. 3 pada 20 Maret 1942, yang isinya melarang segala macam perbincangan, pergerakan, atau propaganda mengenai aturan dan susunan organisasi Negara (Lubis, 2004:150). Pergerakan politik rakyat Indonesia yang pada pemerintahan Hindia-Belanda begitu gencar menjadi terhambat pada pemerintahan Jepang. Pemerintah Jepang membuat berbagai badan untuk mengalihkan dan menumpulkan radikalisme dari partai politik yang ada sebelumnya.
Stratifikasi sosial pada pemerintahan Jepang berubah, Jepang berada di posisi teratas disusul oleh Timur Asing dan Indonesia pada lapis kedua, dan Belanda serta Eropa pada lapis ketiga, sebelumnya pada pemerintahan Hindia-Belanda Jepang berada di lapis kedua dan Belanda serta Eropa di lapis pertama. Penempatan orang Belanda dan Eropa pada lapis ketiga berdampak pada perkebunan yang telah mereka bangun. Perkebunan milik Belanda dan Eropa disita oleh Jepang. Berbagai kebijakan yang mengatur perkebunan dikeluarkan, seperti produksi, rehabilitasi, dan pemberian kredit (Lubis, 2004:152).

C. Kebijakan Ekonomi Pemerintah Jepang
Demi mencukupi kebutuhannya, Jepang mengeluarkan kebijakan ekonomi romusha. Sedikitnya terdapat dua ratus ribu orang pribumi dipekerjakan, kebanyakan dari pekerja itu bekerja sampai mati. Ribuan wanita Indonesia pun dipaksa untuk melayani tentara Jepang (disebut juga Jugun Ianfu) (Drakeley, 2005:69). Kebijakan romusha sangat merugikan rakyat, banyaknya pekerja yang terlibat menjadi romusha disebabkan ketidaktahuan mengenai apa sebenarnya romusha itu.
Sistem perekrutan diselenggarakan di desa-desa melalui lurah/kepala desa. Kondisi ekonomi yang serba sulit membuat dan iming-iming kehidupan yang lebih baik membuat rakyat melamar menjadi romusha. Tenaga kerja yang melamar menjadi romusha dipaksa bekerja di berbagai daerah sesuai dengan kebutuhan Jepang. Pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan yang berat, seperti pembangunan infrastruktur, lapangan terbang, benteng pantai, lubang perlindugan, parit perlindungan, dan pabrik amunisi (Kurosawa, 1993:144).
Romusha dalam kesepakatan mendapatkan bayaran sebesar F. 0.50/hari dan F. 30/bulan dikirim ke keluarga mereka. Pada praktiknya, romusha dibayar kurang dari kesepakatan atau bahkan tidak dibayar. Pembayaran di setiap tempat kerja paksa berbeda-beda, ada yang dibayar F. 0.14/hari hingga F. 1.00/hari. Namun, upah yang diterima oleh romusha tidak mencukupi biaya hidupnya, harga gabah/kg adalah F. 0.10 pada Maret 1944 (Kurosawa, 1993:149).
Kebijakan lainnya adalah, penekanan angka produksi perkebunan karena tidak berkaitan dengan kebutuhan perang, fokus utama Jepang adalah peningkatan produksi beras. Akibat kebijakan ini, produksi perkebunan yang tinggi pada masa Hindia-Belanda, menjadi turun drastis. Salah satunya adalah melemahnya industri gula. Industri gula melemah karena kebijakan pemerintah Jepang untuk mengurangi produksi gula yang telah direncanakan sejak awal kedatangan. Pengurangan ini dilakukian bertahap dan rahasia.
Semua perusahaan gula milik Belanda dan Eropa disita, kemudian Jepang menyerahkan pengelolaan industri gula kepada enam perusahaan milik Jepang. Enam perusahaan Jepang tersebut membawahi perusahaan-perusahaan Belanda dan Eropa. Jumlah perkebunan selama pendudukan Jepang terus berkurang, dari 85 (1942) menjadi 13 (1945).
Begitu pula dengan angka produksi, pada tahun 1942, produksi gula mencapai 1.325.802 ton, menurun drastis menjadi hanya 84.245 ton pada tahun 1945. Jumlah produksi pada tahun 1945 merupakan jumlah yang terburuk, lebih rendah dari masa Depresi (1935) yang mencapai 506.659 ton (Kurosawa, 1993:37-43). Tidak hanya produksi gula yang menurun, produksi karet karena produksi di Jawa dan Kalimantan terhenti hal yang sama juga tejadi pada komoditas teh (Ricklefs, 2001:249).
Kecenderungan penurunan produksi ini berdampak kepada para petani. Para petani yang memiliki tanah merasa diuntungkan dengan pengurangan produksi gula. Mereka tidak lagi disibukkan dengan irigasi dan pengembalian tanah, mereka dapat menaman padi. Kondisi yang berbeda dialami oleh petani yang tidak memiliki tanah, jumlahnya lebih banyak daripada petani yang memiliki tanah.
Mereka menggantungkan hidupnya dari upah perkebunan. Begitu produksi gula dikurangi, kehidupan mereka menjadi semakin sulit. Akibat, pengurangan produksi gula, jumlah pengangguran meningkat. Para pengangguran ini banyak dimobilisasi oleh kinro hoshi (tenaga kerja sukarela) untuk menjadi romusha (Kurosawa: 1993:47). Pilihan yang benar-benar sulit.
Terdapat usaha-usaha untuk memperbaiki kondisi ini, pada Juli 1944, Fujinkai dan Kridodarmo membuatkan 200.000 baju untuk dihadiahkan kepada romusha, bahan pembuatan baju ini disediakan oleh Koochi Zimu Kyoku (Sinar Baroe, 15 Juli 1944:3). Perhatian bagi keluarga romusha pun berdatangan dari badan-badan bentukkan Jepang, pada bulan yang sama, keluarga dan anak-anak romusha diberikan sejumlah pakaian dan uang (Surakarta dan Surabaya) (Asia Raya, 15 Juli 1944:2).
Mereka pun diberikan pekerjaan untuk menambah hasil bumi atau membuat pakaian (Sinar Baroe, 29 Juli 1944:3). Kemudian pada September 1944, dukungan terhadap romusha juga muncul dari Chuoo Sangi in, yang menempatkan romusha sebagai prajurit ekonomi, artinya mereka layak diberi penghargaan sama seperti prajurit PETA dan Heiho.
Sebagai bukti penghargaan kepada romusha, di Pati diadakan sayembara untuk membuat sebuah model penghargaan yang nantinya akan ditempelkan di depan pintu rumah keluarga romusha, sama seperti yang diberikan pada prajurit Heiho (Sinar Baroe, 1 September 1944:1). Pada Februari 1945, terdapat gerakan menyempurnakan urusan pengerahan tenaga romusha, tujuan gerakan ini adalah untuk menyempurnakan romusha, salah satunya adalah dengan memperlakukan romusha dengan baik, seperti keluarga (Sinar Baroe, 19 Februari 1945:2). Pemberian penghargaan dan pelabelan romusha sebagai prajurit ekonomi sangat berkait dengan upaya Jepang untuk menyamarkan kondisi nyata romusha kepada dunia internasional.

Daftar Pustaka:
1.        Buku:
Drakeley, Steven.2005.
The History of Indonesia. Westport: Greenwood.
2.        Kurosawa, Aiko.1993.
Mobilisasi dan Kontrol;Studi tentang Perubahan Sosial di Pedesaan Jawa 1942-1945. Jakarta: Grasindo.
3.        Lubis, Nina H. 2004.
Banten dalam Pergumulan Sejarah; Sultan, Ulama, Jawara. Jakarta: LP3ES.
4.        Ricklefs, M.C.2001.
A History of Modern Indonesia since c. 1200; Third Edition. Basingstoke: Palgrave.
5.        Koran (www.niod.x-cago.com):
Asia Raya, 15 Juli 1944
Sinar Baroe, 15 Juli 1944
Sinar Baroe, 29 Juli 1944
Sinar Baroe, 1 September 1944
Sinar Baroe, 19 Februari 1945

Tidak ada komentar:

Posting Komentar