Selasa, 05 Januari 2016

SISTEM POLITIK DAN EKONOMI SELENDIA BARU


SUHARYATI L.LUMBATORUAN/14B/SAO 

1.      SISTEM POLITIK
Sistem perpolitikan di Selandia Baru, lazim seperti halnya sistem politik negara persemakmuran Inggris pada umumnya. Selandia Baru merupakan negara yang masih berada di bawah pemerintahan Inggris secara tidak langsung, dengan konstitusi yang masih dibawah Ratu Inggris. Sebelumnya Selandia Baru merupakan bagian dari wilayah jajahan Inggris di New South Wales, di Australia. Namun kemudian pada 1 Juli 1841, Selandia Baru secara resmi memsahkan diri dari pemerintahan Inggris di Australia dan resmi berdiri sebagai negara bagian tersendiri. Ketika Inggris mengalami kemunduran akibat Perang Dunia II, menandai berakhirnyaBritishRulestheWaves, sehingga kemudian Inggris memutuskan untuk sistem Westminster. Statuta Westminster mulai berlaku sejak 1947. Struktur pemerintahanKepala negara yang memimpin Selandia Baru merupakan Ratu Inggris, sedangkan Kepala Pemerintahan dipegang oleh Perdana
Menteri yang memenangkan pemilu. Inggris memerintah Selandia Baru secara tidak langsung dengan mengirimkan Gubernur Jenderal yang bertugas memberi pertimbangan kepada Perdana Menteri sekaligus menjadi simbol Kerajaan di Selandia Baru. Dikarenakan sumber hukum utama berada dalam konstitusi Inggris, akhirnya sumber hukum bagi Selandia Baru adalah kumpulan dari hukum-hukum lokal, khususnya yang menjadi rujukan utama adalah perjanjian Waitangi 1840. Sebagaimana diketahui perjanjian Waitangi merupakan perjanjian yang menandai 'berdaulatnya' Inggris di tanah Aotearoa, dengan memberikan perlindungan kepada Suku Maori akan hak-haknya terhadap para Eropa yang tinggal disana. Akumulasi hukum-hukum lokal Selandia Baru kemudian diperbaharui melalui the Constitution Act 1986(Apse t.t, 5).Sistem legislatif dari Parlemen Selandia Baru berbentuk unikameral dalam House of Representative. HoR terdiri dari 121 anggota Parlemen dengan 7 kursi istimewa untuk perwakilan Maori. Anggota Legislatif dipilih selama masa jabatan 3 tahun. Sistem pemilu sebelumnya menggunakan sistem Firts Past the Post. Dalam sistem pemilu pertama ini dirasa tidak adil terhadap adanya partai-partai kecil, dikarenakan dalam sistem ini merupakan ladang monopoli partai besar, pun apabila memperoleh lebih dari 40% saja, sudah bisa dikatakan sebagai pemenang. Oleh karena itu pada tahun 1993, muncul refrendum untuk mengganti sistem FPP menjadi MMP atau Mixed Member Proportional. Sistem MMP memiliki kemiripan dengan sistem Negara Federal Jerman dalam memilihLower House. Dibawah MMP, jumlah kursi didalam parlemen pembagiannya ditentukanseberapa banyak perolehan suara partai berbanding dengan jumlah populasi di suatu wilayah pemilihan. Pemilihan umum di Selandia Baru, dapat diikuti oleh penduduk yang berusia minimal 18 tahun, pun pemilu bersifat sukarela, tidak seperti pemilu yang berlangsung secara 'paksa' di Australia (Page 1993). Dalam hal perekonomian, Selandia Baru bergantung penuh dalam bidang pertanian. Komoditas Agrikultur menjadi penopang utama penyumbang devisa Selandia Baru. Sehingga Selandia Baru sangat bergantung dengan pasar bebas dan menjalin hubungan hampir dengan semua negara khususnya dalam bidang perdagangan.
Sektor agrikultur menyumbang sekitar 30% pendapatan Selandia Baru. Selandia Baru juga tergantung dengan negara tetangganya Australia. Hal ini dapat dilihat selain dari hubungan dagang diantara keduanya, dan ketika saat krisis finasial menerjang Selandia Baru, strategi yang dilakukan adalah mendekati negara-negara yang mau menerima ekspor Selandia Baru, dengan meningkatkan ekspor maka Selandia Baru berhasil bangkit dari krisis (New Zealand Goverment 2012). Kebangkitan ekonomi Selandia Baru juga tidak luput dari berbagai kebijakan ekonomi yang dilakukan, diantaranya kebijakan moneter, yang menggarisbawahi mengenai pentingnya stabilitas harga, untuk menanggulangi instability output, interest range, dan exchange range. Kemudian juga pemerintah Selandia Baru memberlakukan Kebijakan Fiskal, berdasarkan the Fiscal Responsibility Act 1994, kebijakan ini pada akhirnya dipertajam pada tahun 2013 dengan memberlakukan kebijakan manajemen terhadap the Public Financial. Dengan memberlakukan peraturan-peraturak yang berorientasi kedalam maupun keluar, stabilitas perekonomian Selandia Baru dapat terjaga. Dari pemaparan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa Selandia Baru tergolong negara yang sangat unik, meskipun merupakan jajahan Inggris dan merupakan negara persemakmuran Inggris, namun Selandia Baru berhasil menciptakan sistemhybrid yang lebih unik dibanding Australia. Sisten Parlemen Selandia Baru pun menggunakan sistem Unikameral, selain itu meskipun banyak keturunan orang Eropa di Selandia Baru dalam Parelemn pun tidak ada House of Lord. Stabilitas politik dan kemanan pun sangat terjaga di Selandia Baru. Namun sayang, Selandia Baru sangat bergantung dengan perdagangan internasional, khususnya dalam bidang agrikultur. Sehingga upaya stabilitas ekonomi yang dilakukan oleh Selandia Baru adalah dengan strategi mencari pasar sebanyak-banyaknya, termasuk negara tetangga terdekatnya Australia.
2.      EKONOMI
Dalam hal perekonomian, Selandia Baru bergantung penuh dalam bidang pertanian. Komoditas Agrikultur menjadi penopang utama penyumbang devisa Selandia Baru. Sehingga Selandia Baru sangat bergantung dengan pasar bebas dan menjalin hubungan hampir dengan semua negara khususnya dalam bidang perdagangan. Sektor agrikultur menyumbang sekitar 30% pendapatan Selandia Baru. Selandia Baru juga tergantung dengan negara tetangganya Australia. Hal ini dapat dilihat selain dari hubungan dagang diantara keduanya, dan ketika saat krisis finasial menerjang Selandia Baru, strategi yang dilakukan adalah mendekati negara-negara yang mau menerima ekspor Selandia Baru, dengan meningkatkan ekspor maka Selandia Baru berhasil bangkit dari krisis (New Zealand Goverment 2012). Kebangkitan ekonomi Selandia Baru juga tidak luput dari berbagai kebijakan ekonomi yang dilakukan, diantaranya kebijakan moneter, menanggulangi instability output, interest range, dan exchange range. Kemudian juga pemerintah Selandia Baru memberlakukan Kebijakan Fiskal, berdasarkan the Fiscal Responsibility Act 1994, kebijakan ini pada akhirnya dipertajam pada tahun 2013 dengan memberlakukan kebijakan manajemen terhadap the Public Financial. Dengan memberlakukan peraturan-peraturak yang berorientasi kedalam maupun keluar, stabilitas perekonomian Selandia Baru dapat terjaga. Dari pemaparan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa Selandia Baru tergolong negara yang sangat unik, meskipun merupakan jajahan Inggris dan merupakan negara persemakmuran Inggris, namun Selandia Baru berhasil menciptakan sistemhybrid yang lebih unik dibanding Australia. Sisten Parlemen Selandia Baru pun menggunakan sistem Unikameral, selain itu meskipun banyak keturunan orang Eropa di Selandia Baru dalam Parelemn pun tidak ada House of Lord. Stabilitas politik dan kemanan pun sangat terjaga di Selandia Baru. Namun sayang, Selandia Baru sangat bergantung dengan perdagangan internasional, khususnya dalam bidang agrikultur. Sehingga upaya stabilitas ekonomi yang dilakukan oleh Selandia Baru adalah dengan strategi mencari pasar sebanyak-banyaknya, termasuk negara tetangga terdekatnya Australia. Selandia Baru merupakan satu-satunya negara yang terletak diujung bumi bagian Selatan, yanghanya memiliki populasi sebesar 4 juta orang jiwa dengan dominasi Pakeha (orang keturunan Eropa) sebesar 74%, Maori sebesar 15%, dan sisanya merupakan orang-orang beretnis Asia, Oseania, Amerika, dan Afrika. Secara historis, Selandia Baru pertama kali ditinggali oleh orang-orang Maori yang datang dari daerah Polinesia sejak ribuan tahun yang lalu. Namun, pada perkembangannya layaknya Australia, Selandia Baru turut diduduki oleh kerajaan Inggris yang kini membentuk sistem pemerintahan dan perpolitikan di Selandia Baru. Awalnya, Selandia Baru merupakan bagian dari koloni New South Wales di Australia, dan resmi berdiri sendiri pada 1 Juli 1841.
Sementara, pada tahun 1947, pasca dibentuknya Statuta Westminster, maka pemerintahan Selandia Baru tidak lagi berada di bawah pemerintahan Inggris secara langsung. Oleh karenanya, kini Selandia Baru tercatat sebagai salah satu negara persemakmuran Inggris yang memiliki sistem monarki konstitusional dengan parlemen demokratis. Ratu Elizabeth II merupakan Ratu Sekandia Baru yang diwakili oleh yang bertugas mameberikan saran-saran pada Perdana Menteri. Sementara, sistem eksekutif negara dipimpin oleh Perdana Menteri yang kini dijabat oleh John Key.Sebelum mengenal sistem perpolitikan di Selandia Baru, maka penulis akan memaparkan mengenai perjanjian yang pertama kali terbentuk di Selandia Baru yang menandai adanya pendudukan Koloni Inggris atas penduduk Maori yang terlebih dahulu tinggal di Selandia Baru. Tepatnya pada tahun 1839, Kapten William Hobson diberikan tanggung jawab untuk mengamankan kedaulatan Inggris di Selandia Baru dengan melakukan negosiasi perjanjian dengan suku Maori (State Service Commission, 2005:12). Perjanjian tersebut harus didasarkan pada sejumlah prinsip seperti prinsip keadilan. Pada akhirnya, Hobson menjalankan tugasnya didampingi oleh para misionaris yang bekerja di Selandia Baru, sekaligus oleh sekretarisnya yakni James Freeman dan James Busby yang telah tinggal di Selandi Baru sejak 1833. Perjanjian yang selanjutnya dinamakan dengan Perjanjian Waitangi tersebut melibatkan 500 Maori dan 200 Pakeha, yang kemudian ditandatangani pada tanggal 6 Februari 1840 oleh 40 Chief (pemimpin suku Maori).Perjanjian Waitangi ini dipertimbangkan sebagai sumber konstitusi utama di Selandia Baru. Pasalnya, perjanjian ini dijadikan dasar pertukaran secara mutualisme diantara Maori dan Pakeha, untuk menjamin kedaulatan Kerajaan Inggris di Selandia Baru dengan memberikan Maori perlindungan dan hak-hak yang sama dengan Pakeha (State Service Commission, 2005: 16). Ini lah yang kemudian juga menandai berdirinya negara persemakmuran Inggris di Selandia Baru. Meski isi dari konstitusi tersebut diinterpretasikan secara berbeda oleh suku Maori dan Pakeha, namun, prinsip-prinsip dalam Perjanjian Waitangi ini tetap menjadi patokan utama untuk merefleksikan kewajiban dan tanggung jawab antara kaum Maori dan Pakeha secara mutualisme. Untuk memastikan kewajiban dan tanggungjawab tersebut, terutama untuk memastikan perlindungan terhadap kaum Maori dan budaya Maori, maka pada tahun 1975, disepakati terbentuknya Pengadilan Witangi yang ditujukan untuk menginvestigasi dan mengadili para pelanggar perjanian Waitangi. Meski kini Selandia Baru tidak memiliki konstitusi tunggal, namun, Perjanjian Waitangi ini menjadi salah satu sumber konstitusi yang masih diperhitungkan validitasnya.Perkembangan perpolitikan di Selandia Baru turut ditandai dengan dipertimbangkannya hak pilih perempuan di Selandia Baru. Selandia Baru merupakan salah satu negara pertama yang menghendaki adanya hak pilih suara wanita dalam pemilihan umum. Selain menghendaki hak pilih, Selandia Baru juga memberikan posisi-posisi strategis pada kaum wanita dalam sistem perpolitikan negaranya.
Kampanye untuk memperjuangkan hak pilih wanita di Selandia Baru mulai dilakukan pada tahun 1890an, kumpulan petisi mulai dilakukan di Selandia Baru (Page, 1993). Dari gerakan ini, mulai dilakukan manuver politik dengan mengupayakan lolosnya rancangan undang-undang mengenai hak pilih wanita. Pada tahun 1893, akhirnya upaya kaum wanita untuk memperjuangkan hak pilihnya pun terbayarkan dengan dikehendakinya hak pilih wanita di Selandia Baru. Kini, Selandia Baru tidak hanya menghendaki adanya hak pilih wanita, namun juga mendukung wanita untuk menempati posisi-posisi strategis di pemerintahan, contohnya pada tahun 2006, di mana posisi Perdana Menteri dan sejumlah posisi strategis lainnya secara bersamaan diduduki oleh wanita. Sejalan dengan kesuksesan stabilitas perpolitikan Selandia Baru, sistem perekonomian di Selandia Baru juga berjalan dengan baik. Pertumbuhan ekonomi Selandia Baru tidak dapat dilepaskan dengan aktivitas ekspornya dalam bidang agrikultur yang menyumbang 30% bagi pertumbuhan ekonomi Selandia Baru (New Zealand Government, 2012). Perekonomian Selandia Baru juga terikat dengan perekonomian Australia. Kedua negara ini melakukan hubungan kerjasama secara mutual terutama untuk menangani krisis finansial global. Dalam menangani krisis finansial global yang sempat menerjang Selandia Baru, Selandia Baru kembali mampu mengatasinya dengan pertumbuhan ekspor yang dilakukannya. Oleh karenanya, Selandia Baru dapat diperhitungkan sebagai negara terbaik bagi para investor karena kestabilan ekonominya. Majalah Forbes juga sempat menempatkan Selandia Baru sebagai negara terbaik bagi pebisnis pada tahun 2012 (New Zealand Government, 2012).Dengan demikian, penulis menyimpulkan bahwa meskipun Selandia Baru terletak pada lokasi yang cukup terpencil, yakni di ujung Selatan bumi, namun, sistem perpolitikan dan perekonomian Selandia Baru dapat dijadikan sebuah referensi yang baik karena memiliki yang baik. Selandia Baru berhasil menerapkan sistem perpolitikan yang stabil, dengan terus melakukan proteksi terhadap minoritas seperti Maori, dan memberikan kesempatan pada wanita dalam perpolitikannya. Selain itu, dalam bidang perekonomian, Selandia Baru dapat dikatakan sukses sebagai negara maju dengan sistem ekspor yang dilakukannya dalam bidang agrikultur. Oleh karenanya, tak heran jika Selandia Baru dikenal sebagai negara paling stabil di dunia.
DAFTAR PUSTAKA
-          Page, Dorothy. 1993. The Suffragists: Women Worked for the Vote, Essays from the Dictionary of New Zealand Biography, Bridget Williams Books.
-          New Zealand Government. [online] 2012. Economic Overview of New Zealand State Services Commission. 2005. All.
-          Davis, Denise (September 2007).Te Ara Encyclopedia of New Zealand. Diakses tanggal 30 April 2010.


Tidak ada komentar:

Posting Komentar