Kamis, 14 Januari 2016

KOLONIALISME DAN KEMERDEKAAN DI PAPUA NEW GUINEA


PIMA PUTRINA/ SAO/ 14A
           
                        Papua Nugini atau Papua Guinea Baru adalah sebuah negara yang terletak di bagian timur Pulau Papua dan berbatasan darat dengan Provinsi Papua (Indonesia) di sebelah barat. Benua Australia di sebelah selatan dan negara-negara Oseania berbatasan di sebelah selatan, timur, dan utara. Ibu kotanya, dan salah satu kota terbesarnya, adalah Port Moresby. Papua Nugini adalah salah satu negara yang paling bhinneka di Bumi, dengan lebih dari 850 bahasa lokal asli dan sekurang-kurangnya sama banyaknya dengan komunitas-komunitas kecil yang dimiliki, dengan populasi yang tidak lebih dari 6 juta jiwa.


·         Kedatangan Bangsa Eropa

Selama abad 16, para pelaut Spanyol melihat jalur yang lebih baik ke kepulauan Spice dengan melalui Papua. Pada 1529, Alvaro de Saavedra, seorang berkebangsaan spanyol, merupakan orang Eropa pertama yang datang menginjakkan kakinya di Papua. Selanjutnya para pelaut spanyol lainnya, Ynigo Ortiz de Retez, menetap cukup lama sehingga cukup untuk mengklaim bahwa Papua adalah masuk wilayah kekuasaan Spanyol dan menamakan pulau tersebut sebagai Nueva Gvince (New Guinea) setelah melihat fakta bahwa penduduk asli berkulit gelap seperti orang-orang afrika. Misi mereka kesini adalah untuk mencari emas namun mereka tidak menemukan apa-apa.
Kemudian mereka menuju Panama dan tidak pernah kembali lagi, tetapi nama yang diberikan untuk pulau yang mereka temukan tetap digunakan, dan hingga beberapa waktu lamanya bagian barat pulau tersebut mereka sebut dengan West New Guinea atau Netherlands New Guinea dimana sekarang ini sebagian dari pulau tersebut merupakan wilayah dari Negara Papua New Guinea. Segera setelah serbuan singkat bangsa spanyol, karena perdagangan rempah-rempah, bangsa portugis kembali membuat kolonisasi Timor, tetapi bukan pulau besar, yang mereka sebut sebagai Ilha Papoia.
Di awal abad 17, pelaut Belanda membuat percobaan sementara untuk menduduki pulau tetapi dipukul mundur oleh penduduk pribumi. Basis Eropa pertama adalah Inggris yang didirikan dengan benteng di bagian barat pulau pada tahun 1793 tetapi kemudian ditinggalkan setelah dua tahun, sebagai penghuni tetap harus membinasakan oleh penyebaran penyakit dan juga gangguan dari colonial lainnya.
Wilaya utara negara ini dikuasai Jerman pada tahun 1884 sebagai Nugini Jerman. Selama Perang Dunia I, wilayah itu diduduki Australia, yang telah mulai memerintah Nugini Britania, yaitu bagian Selatan, dengan mengembalikan nama semulanya menjadi Papua pada tahun 1904. Setelah Perang Dunia I, Australia diberi mandat untuk memerintah bekas Nugini Jerman oleh Liga Bangsa-Bangsa. Sebaliknya, Papua dianggap sebagai Wilayah Eksternal Persemakmuran Australia, meskipun secara hukum masih milik Britania, sebuah isu yang penting bagi sistem hukum negara itu pasca-kemerdekaan 1975.
Perbedaan dalam status hukum memberikan arti bahwa Papua dan New Guinea memiliki pemerintah yang sepenuhnya terpisah, yang kedua-duanya dikendalikan oleh Australia. Kampanye Nugini (1942-1945) adalah salah satu kampanye militer besar pada Perang Dunia II. Hampir 216.000 tentara darat-laut-udara Jepang, Australia, dan Amerika tewas selama Kampanye Nugini. Dua teritori dipadukan menjadi Teritori Papua dan Nugini setelah Perang Dunia II, yang kemudian disederhanakan menjadi "Papua Nugini". Administrasi Papua menjadi terbuka bagi penglihatan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi, kelembagaan tertentu terus saja berlaku hanya di satu dari dua wilayah, masalah cukup rumit kini berlangsung, yakni penyesuaian bekas perbatasan antara provinsi yang saling berbatasan langsung, sehubungan dengan akses jalan dan kelompok bahasa, sehingga undang-undang tersebut berlaku hanya pada satu sisi dari suatu batas yang tidak lagi ada.

·         Kemerdekaan Papua New Guinea

Kemerdekaan tanpa peperangan dari Australia, kekuatan metropolitan de facto, muncul pada 16 September 1975, dan tetap bertalian dekat (Australia masih menjadi penyumbang bantuan dwipihak terbesar bagi Papua Nugini). Papua Nugini adalah anggota Negara-Negara Persemakmuran, dan Ratu Elizabeth II adalah kepala negaranya. Sudah diharapkan oleh konvensi konstitusional, yang menyiapkan rancangan konstitusi, dan oleh Australia, bahwa Papua Nugini akan memilih untuk tidak mempertahankan hubungan dengan monarki Inggris. Bagaimanapun, para pendirinya menganggap bahwa kaum terhormat kerajaan menganggap bahwa negara yang baru merdeka tidak akan mampu berbicara dengan murni melalui sistem kerajaan pribumi - sehingga sistem monarki Inggris dipertahankan. Sang Ratu diwakili oleh Gubernur Jenderal Papua Nugini, saat ini Paulias Matane.
Papua Nugini dan Kepulauan Solomon adalah dua entitas negara yang tidak biasa di antara Negara-Negara Persemakmuran, yakni bahwa Gubernur Jenderal secara efektif dipilih oleh badan legislatif bukan oleh cabang eksekutif, seperti di beberapa negara demokrasi parlementer. Kekuasaan eksekutif sebenarnya terletak pada Perdana Menteri, yang mengepalai kabinet. Perdana Menteri saat ini adalah Sir Michael Somare. Parlemen nasional yang tunggal memiliki 109 kursi, 20 di antaranya ditempati oleh para gubernur dari 19 provinsi dan Distrik Ibukota Nasional. Calon anggota parlemen dipilih pada saat perdana menteri menyerukan pemilihan umum nasional, selambat-lambatnya lima tahun setelah pemilu nasional sebelumnya. Pada awal-awal kemerdekaan, ketidakstabilan sistem partai menyebabkan sering terjadinya mosi tidak percaya di parlemen yang berakibat pada jatuhnya pemerintah masa itu dan pemilu nasional perlu diadakan lagi, sesuai dengan konvensi demokrasi parlementer. Dalam beberapa tahun terakhir, berturut-turut pemerintah telah mengeluarkan undang-undang demi mencegah suara seperti itu lebih cepat dari 18 bulan setelah pemilihan umum nasional. Ini mengakibatkan stabilitas yang lebih besar, meskipun mungkin dengan mengurangi akuntabilitas dari cabang eksekutif pemerintahan.

·         Pembagian Wilaya di Papua New Guinea

Papua Nugini dibagi menjadi empat region, yang bukan merupakan pembagian administratif primer melainkan cukup signifikan di dalam banyak sendi pemerintah, perdagangan, olah raga, dan kegiatan lainnya. Negara ini memiliki 20 pembagian wilayah yang setara provinsi: 18 provinsi, Daerah Otonom Bougainville dan Distrik Ibu Kota Nasional. Tiap-tiap provinsi dibagi menjadi satu distrik atau lebih, yang kemudian dibagi lagi menjadi satu pemerintah lokal atau lebih.
Provinsi adalah pembagian administratif primer di Papua Nugini. Pemerintah provinsi adalah cabang pemerintah nasional — Papua Nugini bukanlah federasi provinsi. Wilayah-wilayah yang setara provinsi itu adalah:
1.         Daerah Otonom Bougainville
2.         Port Moresby (Distrik Ibu Kota Nasional)
3.         Provinsi Barat (Fly)
4.         Provinsi Britania Baru Barat
5.         Provinsi Britania Baru Timur
6.         Provinsi Chimbu (Simbu)
7.         Provinsi Dataran Tinggi Barat
8.         Provinsi Dataran Tinggi Selatan
9.         Provinsi Dataran Tinggi Timur
10.     Provinsi Enga
11.     Provinsi Irlandia Baru
12.     Provinsi Madang
13.     Provinsi Manus
14.     Provinsi Morobe
15.     Provinsi Oro (Utara)
16.     Provinsi Sepik Barat (Sandaun)
17.     Provinsi Sepik Timur
18.     Provinsi Teluk
19.     Provinsi Teluk Milne
20.     Provinsi Tengah

Daftar Pustaka

-          Gelineau, Kristen (2009-03-26). "Spiders and frogs identified among 50 new species". The
-          Lynne Armitage. "Customary Land Tenure in Papua New Guinea: Status and Prospects" (PDF).
-          Salak, Kira. "Nonfiction book "Four Corners: A Journey into the Heart of Papua New Guinea"






Tidak ada komentar:

Posting Komentar