Rabu, 13 Januari 2016

KOLONIALISME DAN KEMERDEKAAN DI PAPUA NUGINI

Nuke Angela Putri 14A/SAO

·         Kedatangan Bangsa Eropa
Selama abad 16, para pelaut Spanyol melihat jalur yang lebih baik ke kepulauan Spice dengan melalui Papua. Pada 1529, Alvaro de Saavedra, seorang berkebangsaan spanyol, merupakan orang Eropa pertama yang datang menginjakkan kakinya di Papua. Selanjutnya para pelaut spanyol lainnya, Ynigo Ortiz de Retez, menetap cukup lama sehingga cukup untuk mengklaim bahwa Papua adalah masuk wilayah kekuasaan Spanyol dan menamakan pulau tersebut sebagai Nueva Gvince (New Guinea) setelah melihat fakta bahwa penduduk asli berkulit gelap seperti orang-orang afrika. Misi mereka kesini adalah untuk mencari emas namun mereka tidak menemukan apa-apa.Kemudian mereka menuju Panama dan tidak pernah kembali lagi, tetapi nama yang diberikan untuk pulau yang mereka temukan tetap digunakan, dan hingga beberapa waktu lamanya bagian barat pulau tersebut mereka sebut dengan West New Guinea atau Netherlands New Guinea dimana sekarang ini sebagian
dari pulau tersebut merupakan wilayah dari Negara Papua New Guinea. Segera setelah serbuan singkat bangsa spanyol, karena perdagangan rempah-rempah, bangsa portugis kembali membuat kolonisasi Timor, tetapi bukan pulau besar, yang mereka sebut sebagai Ilha Papoia.Di awal abad 17, pelaut Belanda membuat percobaan sementara untuk menduduki pulau tetapi dipukul mundur oleh penduduk pribumi. Basis Eropa pertama adalah Inggris yang didirikan dengan benteng di bagian barat pulau pada tahun 1793 tetapi kemudian ditinggalkan setelah dua tahun, sebagai penghuni tetap harus membinasakan oleh penyebaran penyakit dan juga gangguan dari colonial lainnya.Wilayah utara negara ini dikuasai Jerman pada tahun 1884 sebagai Nugini Jerman. Selama Perang Dunia I, wilayah itu diduduki Australia, yang telah mulai memerintah Nugini Britania, yaitu bagian Selatan, dengan mengembalikan nama semulanya menjadi Papua pada tahun 1904. Setelah Perang Dunia I, Australia diberi mandat untuk memerintah bekas Nugini Jerman oleh Liga Bangsa-Bangsa. Sebaliknya, Papua dianggap sebagai Wilayah Eksternal Persemakmuran Australia, meskipun secara hukum masih milik Britania, sebuah isu yang penting bagi sistem hukum negara itu pasca-kemerdekaan 1975. Perbedaan dalam status hukum memberikan arti bahwa Papua dan New Guinea memiliki pemerintah yang sepenuhnya terpisah, yang kedua-duanya dikendalikan oleh Australia.Kampanye Nugini (1942-1945) adalah salah satu kampanye militer besar pada Perang Dunia II. Hampir 216.000 tentara darat-laut-udara Jepang, Australia, dan Amerika tewas selama Kampanye Nugini. Dua teritori dipadukan menjadi Teritori Papua dan Nugini setelah Perang Dunia II, yang kemudian disederhanakan menjadi "Papua Nugini". Administrasi Papua menjadi terbuka bagi penglihatan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi, kelembagaan tertentu terus saja berlaku hanya di satu dari dua wilayah, masalah cukup rumit kini berlangsung, yakni penyesuaian bekas perbatasan antara provinsi yang saling berbatasan langsung, sehubungan dengan akses jalan dan kelompok bahasa, sehingga undang-undang tersebut berlaku hanya pada satu sisi dari suatu batas yang tidak lagi ada.
·         Kemerdekaan Papua Nugini
Kemerdekaan tanpa peperangan dari Australia, kekuatan metropolitan de facto, muncul pada 16 September 1975, dan tetap bertalian dekat (Australia masih menjadi penyumbang bantuan dwipihak terbesar bagi Papua Nugini).Papua Nugini adalah anggota Negara-Negara Persemakmuran, dan Ratu Elizabeth II adalah kepala negaranya. Sudah diharapkan oleh konvensi konstitusional, yang menyiapkan rancangan konstitusi, dan oleh Australia, bahwa Papua Nugini akan memilih untuk tidak mempertahankan hubungan dengan monarki Inggris. Bagaimanapun, para pendirinya menganggap bahwa kaum terhormat kerajaan menganggap bahwa negara yang baru merdeka tidak akan mampu berbicara dengan murni melalui sistem kerajaan pribumi – sehingga sistem monarki Inggris dipertahankan. Sang Ratu diwakili oleh Gubernur Jenderal Papua Nugini, saat ini Paulias Matane. Papua Nugini dan Kepulauan Solomon adalah dua entitas negara yang tidak biasa di antara Negara-Negara Persemakmuran, yakni bahwa Gubernur Jenderal secara efektif dipilih oleh badan legislatif bukan oleh cabang eksekutif, seperti di beberapa negara demokrasi parlementer.Kekuasaan eksekutif sebenarnya terletak pada Perdana Menteri, yang mengepalai kabinet. Perdana Menteri saat ini adalah Sir Michael Somare. Parlemen nasional yang tunggal memiliki 109 kursi, 20 di antaranya ditempati oleh para gubernur dari 19 provinsi dan Distrik Ibukota Nasional. Calon anggota parlemen dipilih pada saat perdana menteri menyerukan pemilihan umum nasional, selambat-lambatnya lima tahun setelah pemilu nasional sebelumnya. Pada awal-awal kemerdekaan, ketidakstabilan sistem partai menyebabkan sering terjadinya mosi tidak percaya di parlemen yang berakibat pada jatuhnya pemerintah masa itu dan pemilu nasional perlu diadakan lagi, sesuai dengan konvensi demokrasi parlementer. Dalam beberapa tahun terakhir, berturut-turut pemerintah telah mengeluarkan undang-undang demi mencegah suara seperti itu lebih cepat dari 18 bulan setelah pemilihan umum nasional. Ini mengakibatkan stabilitas yang lebih besar, meskipun mungkin dengan mengurangi akuntabilitas dari cabang eksekutif pemerintahan.Pemilihan di Papua Nugini menarik banyak calon. Setelah kemerdekaan pada tahun 1975, anggota dipilih dengan plurality vote system, dengan para pemenang seringkali meraih kurang dari 15% suara. Reformasi elektoral pada tahun 2001 memperkenalkan Limited Preferential Vote, sebuah versi dari instant-runoff voting. Pemilihan umum tahun 2007 adalah yang pertama dilakukan dengan menggunakan sistem itu.
·         Pembagian Wilaya di Papua Nugini
Papua Nugini dibagi menjadi empat region, yang bukan merupakan pembagian administratif primer melainkan cukup signifikan di dalam banyak sendi pemerintah, perdagangan, olah raga, dan kegiatan lainnya.Negara ini memiliki 20 pembagian wilayah yang setara provinsi: 18 provinsi, Daerah Otonom Bougainville dan Distrik Ibu Kota Nasional. Tiap-tiap provinsi dibagi menjadi satu distrik atau lebih, yang kemudian dibagi lagi menjadi satu pemerintah lokal atau lebih.Provinsiadalah pembagian administratif primer di Papua Nugini. Pemerintah provinsi adalah cabang pemerintah nasional — Papua Nugini bukanlah federasi provinsi. Wilayah-wilayah yang setara provinsi itu adalah:Daerah Otonom Bougainville, Port Moresby (Distrik Ibu Kota Nasional), Provinsi Barat (Fly),  Provinsi Britania Baru Barat, Provinsi Britania Baru Timur, Provinsi Chimbu (Simbu), Provinsi Dataran Tinggi Barat, Provinsi Dataran Tinggi Selatan, Provinsi Dataran Tinggi Timur, Provinsi Enga, Provinsi Irlandia Baru, Provinsi Madang, Provinsi Manus, Provinsi Morobe, Provinsi Oro (Utara), Provinsi Sepik Barat (Sandaun), Provinsi Sepik Timur, Provinsi Teluk, Provinsi Teluk Milne, Provinsi Tengah
 HUBUNGAN BILATERAL PAPUA NUGINI DAN INDONESIA
·         Indonesia – PNG di Bidang Teknik
Di bidang kerjasama teknik, PNG selama ini telah memanfaatkan dan mengikuti secara aktif program-program "Kerjasama Teknik antara Negara Berkembang (KTNB)" Indonesia. Program-program KTNB yang diikuti adalah di bidang pertanian, perindustrian, perdagangan, pembangunan desa, pekerjaan umum dan koperasi. Pemerintah PNG menghargai bantuan yang telah diberikan Pemerintah Indonesia di bidang ini.  Untuk mengembangkan sumberdaya manusia di masa yang akan datang, Pemerintah PNG juga mengharapkan agar latihan yang diberikan selama ini terus dapat dilanjutkan terutama di bidang pertanian.
·         Indonesia – PNG di Bidang Pertanian
Pada dasarnya kerjasama bilateral di bidang pertanian antara  Indonesia – Papua New Guinea belum dilakukan secara optimal. Dasar hubungan bilateral RI-PNG mengacu pada Basic Arrangement  yang ditandatangani oleh kedua negara pada tahun 1990. Pertemuan bilateral I RI-PNG dilaksanakan pada tanggal 12-13 Februari 2001, di Jayapura, Irian Jaya, sebagai Review Basic Arrangement yang mengatur tentang masalah-masalah di perbatasan kedua negara tahun 1990, yang telah diperpanjang selama 1 (satu) tahun. Pada pertemuan tersebut telah dihasilkan kesepakatan-kesepakatan untuk perubahan/usul-usul kedua negara antara lain tentang pengaturan masalah-masalah pabean dan karantina.Pada tanggal 16 Nopember s/d 2 Desember 1996 telah berkunjung ke Indonesia rombongan Mahasiswa dari Higlands Agricultural College, Mt. Hagen, Papua New Guinea yang berjumlah 50 orang.  Kunjungan tersebut dilaksanakan dalam rangka mempelajari dari dekat tentang perkembangan pertanian di Indonesia, khususnya bidang peternakan, perikanan, manajemen pelayanan penyuluhan, strategi pemasaran dan fasilitas-fasilitas pinjaman keuangan dalam menunjang pengembangan pertanian.Pada tanggal 8 s/d 18 Juli 1996 telah berkunjung rombongan dari PNG yang terdiri dari petani dan asosiasi kelapa sawit.  Maksud kunjungan adalah dalam rangka :
-          Menambah pengetahuan/pengalaman para petani/ pejabat terkait tentang kemajuan-kemajuan di bidang "Processing dan Marketing" kelapa sawit di Indonesia.
-          Mengadakan pertemuan dengan para petani, tenaga ahli maupun para peneliti di pusat-pusat penelitian kelapa sawit.
-          Mengadakan kunjungan ke lapangan (petani kelapa sawit) yang telah sukses mengembangkan perkebunan kelapa sawit.
-          Mengadakan tukar menukar informasi/pengalaman dengan sesama petani kelapa sawit di Indonesia.
-          Mengunjungi instansi terkait lainnya yang mempunyai kontribusi penting di dalam mengembangan perkebunan kelapa sawit di Indonesia.
Dalam rangka melakukan studi banding teknik pengembangan tanaman padi, Tim Studi Banding PNG meninjau dan belajar tentang sistim tanaman/ pertanian padi di Jayapura dan sekitarnya, pada tanggal 11-12 Maret 2000 telah berkunjung rombongan dari Gulf Province salah satu propinsi di PNG.  Rombongan terdiri dari para pejabat Pemerintahan, Ketua Kelompok Pertanian serta wakil dari para petani setempat.   Pelaksanaan kunjungan dimaksud diatur dan dikoordinir oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Propinsi Irian Jaya. Hasil pertemuan Sidang I Komisi Bersama RI – PNG di Port Moresby 4 – 6 Juni 2003 disepakati untuk membentuk Working Group Agriculture, Quarantine, Marine and Fisheries.  Departemen Pertanian diharapkan menjadi Focal Point untuk Working Group tersebut.  Sebagai anggota Working Group Dep. Kelautan dan Perikanan telah Menindaklanjuti kesepaktan pada Sidang I Komisi Bersama melalui pertemuan berskala internasional guna membahas masalah pulau-pulau kecil di perbatasan.  Pada saat ini sedang dipelajari kemungkinan pembuatan Kepres yang berkaitan dengan pulau-pulau kecil terluar.  Ditjen Pesisir dan Pulau-pulau Kecil serta Ditjen Perikanan Tangkap diusulkan untuk ikut berperan dalam hal ini.Pada tanggal 28 – 30 Oktober 2003 telah dilaksanakan Sidang Perundingan Joint Border Committee (JBC) RI – PNG ke-22 di Madang, Papua New Guinea.  Hasil dari sidang tersebut yang berkaitan dengan bidang pertanian adalah :
-          Kedua belah pihak sepakat akan mebuka Pos Lintas Batas, apabila dimungkinkan akan dibuka pada bulan Juni 2004.  Hal ini didukung pihak PNG karena waktu pembukaan pos perbatasan pada bulan Juni 2004 bersamaan dengan waktu pelaksanaan Launching Cross-Border Vehicle Movements Arrangements.
-          Telah ditandatangani MoU on Collaborative Plant and Animal Health and Quarantine Activities between PNG and Indonesia.
Pengiriman tenaga ahli pertanian Indonesia, melalui kerjasama Tripartite Indonesia – PNG – Jepang, pada tanggal 27 Oktober 2003 – 24 Januari 2004 telah dikirimkan expert dari Indonesia dibidang Rice Cultivation untuk kegiatan Promotion of Smallholder Rice Production Development, dan telah dilaksanakan dengan baik, dan untuk saat ini telah dilakukan perpanjangan selama 1 tahun.Dibidang pertukaran informasi, memenuhi permintaan pihak East Britain Provincial Administartion (ENBPA), PNG Indonesia telah menyampaikan informasi tentang processing kelapa sawit di Indonesia. Papua Nugini atau Papua Guinea Baru adalah sebuah negara yang terletak di bagian timur Pulau Papua dan berbatasan darat dengan Provinsi Papua (Indonesia) di sebelah barat. Benua Australia di sebelah selatan dan negara-negara Oseania berbatasan di sebelah selatan, timur, dan utara. Ibu kotanya, dan salah satu kota terbesarnya, adalah Port Moresby.Manusia yang menetap di Papua Nugini diduga dimulai sejak 50.000 tahun yang lalu. Penduduk kuno ini mungkin berasal dari Asia Tenggara.Kemerdekaan tanpa peperangan dari Australia, kekuatan metropolitan de facto, muncul pada 16 September 1975, dan tetap bertalian dekat (Australia masih menjadi penyumbang bantuan dwipihak terbesar bagi Papua Nugini).
 DAFTAR PUSTAKA
-          Visser, Leontine, ed. Mengatur Nugini: Sebuah Sejarah Lisan dari Administrator Papua, 1950-1990
-          Whitaker, J.L. dkk. eds. sejarah New Guinea: Prasejarah ke 1889
-          Waiko. John. Sejarah singkat dari Papua Nugini '(1993)
-          Biskup, Peter, B. Jinks dan H. Nelson. Sejarah Singkat New Guinea (1970)
-          Griffin, James. Papua Nugini: Sebuah sejarah politik (1979)


Tidak ada komentar:

Posting Komentar