Kamis, 03 Oktober 2013

"RIAU – LINGGA DAN KONTRAK POLITIK BELANDA 1905 – 1911"

DHEVA EKA PUTRA / PIS
AWAL MULA KEJATUHAN
Setelah penandatanganan kontrak politik tanggal 18 Mei 1905 (Contract met Lingga, Riouw en Onderhoorigheden) antara Kerajaan Riau-Lingga dan darah takluk dengan Belanda, hubungan antara Belanda di Tanjungpinang dan istana Riau-Lingga di Pulau Penyengat semakin genting.
Persoalan ini menjadi isu penting pada diskusi-diskusi kelompok perlawanan (verzerpartij) pimpinan Raja Ali bekas Kelana Riau-Lingga, dalam meeting (rapat atau pertemuan) yang digelar di kediamannya di Bukit Bahjah, Pulau Penyengat. Lebih-lebih ketika pihak Belanda mengusulkan sebuah kontrak politik baru untuk disepakati dan ditandatangani pada tahun 1910.
Mereka selalu memperbandingkan keadaan kerajaan Riau-Lingga saat itu dengan masa-masa kejayaannya di masa lalu. Raja Ali Kelana dan kelompoknya juga selalu memberikan pandangan-pandangan politis dan menyadarkan Sultan Abdulrahman Mu'azzamsyah bawa ia tidak hanya telah banyak menyerahkan uang, tapi juga harga diri dan marwahnya kepada Belanda.
Ketegangan politik antara istana Riau-Lingga dengan pemerintah Belanda mencapai puncaknya ketika Sultan Abdul Rahman akhirnya mau menolak menandatangani kontrak politik baru (tahun 1910) atas saran dan pentunjuk kelompok perlawanan ini.
Penolakan tersebut terjadi tersebab kontrak politik yang baru, menurut pandangan kelompok Bukit Bahjah, hanya akan semakin menghilangkan wibawa dan kekuasaan Sultan Abdulrahman. Riau-Lingga dan daerah takluknya, tidak lagi sekedar kerajaan pinjaman (leenrijk), tapi menjadi wilayah takluk Belanda dalam pengerti yang sesungguhnya (rechtstreekbestuur).
Reaksi-reaksi politik yang diperlihatkan oleh kelompok perlawanan dari Bukit Bahjah ini telah memberi laluan kepada Resident Riouw di Tanjungpinang untuk memulai dan memutuskan sebuah kebijakan dan tindakan politik baru. Mengawasi langsung istana Riau-Lingga serta daerah takluknya, yang diawali dengan sebuah tindak politik pemakzulan Sultan dan Tengku Besar kerajaan Riau-Lingga.
Tindakan politik Belanda itu akhirnya benar-benar terjadi pada pagi hari Rabu, 3 Februari 1911. Hampir semua surat kabar besar yang terbit negeri Belanda dan Batavia ketika itu, melaporkan situasi hubungan politik antara Riau-Lingga dan Belanda telah berada pada taraf konflik yang titik didih tertingginya terjadi pada 11 Februari 1911.
Nieuwe Rotterdamsche Courant, sebuah surat kabar yang terbit di Rotterdam pada 11 Februari 1911 umpamanya, melaporkan "Tiga kapal uap Koetai, Java, dan Tromp dipimpin oleh pemburu topedo Koetai yang dikirim dari Pulau Jawa, menggelar unjuk kekuatan tempur angkatan Angkatan Laut Hindia Belanda di perairan antara Pulau Penyengat dan Tanjungpinang, Drie stoomschepen, de Koetai, de Java, en de Tromp, houden een demonstratie in wateren van Riouw.
Di atas ketiga kapal perang itu, telah bersiap siaga sejumlah pasukan marechaussee atau marsose, pasukan elit seperti digunakan untuk mengakhiri perlawan Aceh tahun 1903, yang akan diturunkan ke pulau Penyengat dengan berpuluh-puluh sekoci.
Ketika tindakan militer Belanda ini terjadi, Sultan Abdulrahman dan sejumlah pembesar istana Riau-Lingga, sedang berada di Daik-Lingga untuk mengikuti upacara tradisional "Mandi Safar". Sebagai wakilnya, beliau menunjuk Raja Abdul Rahman bin Abdullah atau Raja Abdul Rahman Kecik.
Tidak berapa lama kemudian, serdadu-serdadu marechaussee yang telah berada di Pulau Penyengat mulai mengepung Istana Kedaton, kediaman Tengku Besar, kediaman bekas Kelana Raja Ali, serta tempat-tempat lainnya dipulau itu. Suasana yang mencekam ini baru menjadi jelas setelah Controleur H.N. Veemstra datang dari Tanjungpinang meyampaikan sebuah surat pemberitahuan Resident Riouw, G.F. de Bruinyskop yang menyatakan:
"Dengan nama Jang Dipertuan Besar Governeur General Betawi dichabarkan Maka adalah Seri Paduka Governement Hindia Nederland menimbang fardu ini hari djuga Sri Padoeka Tuan Sultan Abdulrahman Mu'adzam Syah dan Tengku Umar Kerajaan Riau Lingga serta daerah takluknya diberhentikan dari pada pangkatnya itu.
Maka tuan Sultan diberhentikan dari pangkatnya itu sebab banjak kali melanggar Politik Contract; beberapa kali djuga diberi nasehat oleh Sri Paduka Governeur Generaal Betawi dan Sri Padoeka Toean Besar Resident Tanjoeng Pinang. Maka itu dengan tiada Tuan Sultan mengindahkan atau mengingatkan perdjandjian yang akan mengubahkan apa-apa jang tiada patut itu. Dan tiada sekali-kali akan melanggar Polotik Contract lagi dan menurat segala perintah dan aturan Sri Padoeka Gouverneur dan wakilnya.
Dan djuga Tuan Sultan hendak menjalankan dan mengaturkan bersama-sama Wakil Governeur pemerintah yang adil dalam negerinya. Maka mungkirlah ia didalam perjanjiannya dan juga melanggar aturan yang menentang pasal memakai Bendera Holanda.
Maka Tengku Besar diberhentikan dari pangkatnya itu disebabnya sekali ianya mengikutkan orang yang berniat bemusuhan dengan Sri Padoeka Governeur Hindia Nederland dan ialah membujuk sampai anjurannya tidak menghindahkan sekalian nasehat Wakil Sri Padoeka Governeur itu. Maka itu Tuan Sultan juga sama sekali mengikutkan orang yang berniat kejahatan itu.
Maka mengikut pasal 6 ayat pada politik Contract tahun 1905 maka ketiadaan Sultan maka pemerintahan itu di pengang oleh kita Sri Padoeka Toean Besar Resident Riouw dengan daerah takluknya sekalian.
Maka sekarang segala kepala-kepala dan Bumi putra dari kerajaan Riau Lingga dengan daerah takluknya sekalian hendaklah mengaku dengan sesungguhnya akan menjungjung dan menghormati. Maka Sri Padoeka Toean Resident Riouw Lingga dengan daerah takluknya sekalianya yang memengang dengan sjah pangkat Sultan di dalam kerajaan ini.
Maka pemerintah ini akan dipeganag dengan segala keadilan dan apa juga dijalankan suapya negeri-negeri di bawah pemerintah kita ini bertambah-bertambah dengan Keramaian dan kesentosaan, maka hendaklah kepala-kepala menolong kita didalam pekerjaan ini."
Pemazulan Sultan dan Tengku Besar Kerajaan Riau-Lingga dilakukan karena pemerintah Belanda menilai keduanya telah melanggar pasal-pasal yang tercamtum dalam kontrak politik yang terakhir ditandatangani pada tahun 1905. Konsekuensinya, Riau-Lingga menjadi daerah yang berada dibawah pemerintahan langsung (rechtstreekbestuur) Hindia-Belanda.
Untuk merealisasikan keputusan ini, Resident Riouw, G.F. de Bruynskop, memerintahkan Controluer P. Scheffer diutus berangkat ke Lingga untuk memberitahukannya kepada Sultan Abdulrahman.
Sejumlah sumber lisan dan jurnal (catatan harian) Abang Djahja, Syahbandar Lingga, menyebutkan adanya sebuah upaya perlawanan dari pihak istana Riau-Lingga dan dari tangan Raja Ali Kelana serta Khalid Hitam disita sejumlah senjata api. Namun demikian, laporan-laporan surat kabar sezaman menyebutkan tidak terjadi kerusuhan (de rust niet is gestoord). Regalia alat-alat kebesaran kerajaan diserahkan kepada Belanda dan disimpan di kediamaan Resident Riouw di Tanjungpinang.
Menyusul tindakan militer dan kebijakan politik Belanda ini, terjadi eksodus besar-besaran pendudk Riau-Lingga dan daerah takluknya ke Singapura dan Johor. Pada malam Sabtu 12 Februari 1911, dengan menggunakan kapal diraja bernama Sri Daik yang dinakhodai oleh Nakhoda Ninggal atau Wak Serang, Sultan Abdulrahman Mu'azzamsyah bersama Tengku Ampuan permaisuri baginda, serta sanak keluarganya meninggalkan Pulau Penyengat menuju Singapura dan Johor. Raja Ali Kelana, Khalid Hitam, dan anggota kelompok perlawanan dari Bukit Bahjah menyusul beberapa hari kemudian.
Dua tahun kemudian, berakhirlah kerajaan Riau-Lingga dan daerah takluknya setelah pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan besluit Gubernur Jenderal Hindia tentang penghapusan Kerajaan Riau-Lingga pada tahun 1913 yang kemudian dimuat dalam stadblad (Lembaran Negara) No. 19 tahun 1913. ***
SUMBER PUSTAKA
Suseno, Tusiran. Amiruddin. Teja Al-Habd. 2008. "Butang Emas" Warisan Budaya Daerah Kepulauan Riau. Tanjungpinang : Yayasan Bunda Pustaka Dan Pemerintah Kota Tanjungpinang

Tidak ada komentar:

Posting Komentar