Senin, 07 Oktober 2013

PERKEMBANGAN KERAJAAN YANG ADA DI INDONESIA PASCA KEMERDEKAAN

Masnur Afika Rizaxi/ SI 5

           Di awal kemerdekaan, pembentukan administratif masih mengikuti corak Belanda dalam tatanan pemerintahan, masih ada sisa bentuk kerajaan-kerajaan di Indonesia pasca kemerdekaan, pada tanggal 19 agustus 1945 masih ada daerah di Indonesia yang berbentuk kerajaan seperti Kerajaan Kotawaringin di Kalimantan yang baru menyerahkan kedaulatan kepada Indonesia pada tahun 1948, begitu juga kerajaan yang khususnya di Riau adalah Siak Sri Indrapura yang menyerahkan seluruh kedaulatan kerajaan Siak kepada pemerintah Indonesia pada tahun 1945 tidak lama setelah proklamasi bersama sultan serdang dan seluruh kerajaan-kerajaan yang ada di sumatera timur supaya mendukung republic Indonesia tapi pada tahun 1946, pada masa pemerintahan Sultan Sulaiman Syariful Alamshah, Serdang bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
            Setelah Indonesia merdeka dari penjajahan melalui Proklamasi yang dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 17 agustus 1945 (2605 tahun jepang yaitu Showa) tentu saja di setiap daerah Indonesia belum tampak jelas bentuk administartif yang dipakai seperti sekarang ini, disetiap daerah Indonesia dari sabang sampai timur merauke ada yang masih berbentuk Kerajaan, Keresidenan, atau mengikuti republic Indonesia.
            Selain kesultanan deli serdang kerajaan Pelalawan ikut republic Indonesia tahun 1946,begitu juga kerajaan siguntur yang berada di sungai batang hari jambi, tapi ada juga kerajaan yang hancur pasca kemerdekaan akibat revolusi sosial yang ada di langkat, pangkalan berandan sumatera utara yaitu kesultanan langkat dan menewaskan hampir seluruh keluarga kerajaan termasuk pujangga tengku amir hamzah pada tahun 1946 yang dilakukan komunis yang ada di sumatera timur karena masih ada yang pro-belanda karena kesultanan langkat tidak begitu tertarik terhadap kemerdekaan Indonesia, ada juga pergolakan kaum buruh yang tidak puas terhadap kebijakan kesultanan ditambah juga pendaratan tentara AFNEI yang memboncengi tentara NICA dibawah Brigaden Jenderal T.E.D Kelly yang mendarat di Belawan, dan akhirnya kesultanan Langkat diserbu massa tanggal 3 maret 1946.
            Akhirnya Pada tanggal 5 Maret Wakil Gubernur Mr. Amir mengeluarkan pengumuman "bahwa gerakan itu suatu "Revolusi Sosial". Keterlibatan aktivis Partai Komunis dalam revolusi sosial di Sumatera Timur memberikan kontribusi besar; terlebih lagi tanggal 6 Maret 1946, Wakil Gubernur Dr. Amir secara resmi mengangkat M. Joenoes Nasoetion, yang juga ketua PKI Sumatra Timur sebagai Residen Sumatera Timur. Untuk meminimalkan korban Revolusi Sosial, Residen Sumatera Timur M. Joenoes Nasution untuk sementara waktu bekerjasama dengan BP.KNI maupun Volksfront, dan Mr. Luat Siregar diangkat menjadi Juru Damai (Pacifikator) untuk seluruh wilayah Sumatera Timur dengan kewenangan seluas-luasnya". Sehingga kesultanan langkat secara langsung berada di bawah naungan gubernur sumatera. Dibawah peraturan menteri dalam negeri.
            Begitu juga di Kalimantan yaitu kesultanan Pontianak yang menyerahkan kedaulatan pada tahun 1950, hal ini juga menunjukkan secara administrative dan pandangan bahwa setiap kesultanan pasca kemerdekaan menyerahkan seluruh kedaultan  dengan rasa terbuka dan percaya kepada republic Indonesia, selain itu juga kesultanan Kutai yang ada di Kalimantan menyerahkan kedaulatan pada tahun 1960 Pada tanggal 20 Januari 1960, bertempat di Gubernuran di Samarinda, A.P.T. Pranoto yang menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Timur, dengan atas nama Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia melantik dan mengangkat sumpah 3 kepala daerah untuk ketiga daerah swatantra tersebut, yakni:
  1. A.R. Padmo sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai
  2. Kapt. Soedjono sebagai Walikota Kotapraja Samarinda
  3. A.R. Sayid Mohammad sebagai Walikota Kotapraja Balikpapan
Sehari kemudian, pada tanggal 21 Januari 1960 bertempat di Balairung Keraton Sultan Kutai, Tenggarong diadakan Sidang Khusus DPRD Daerah Istimewa Kutai. Inti dari acara ini adalah serah terima pemerintahan dari Kepala Kepala Daerah Istimewa Kutai, Sultan Aji Muhammad Parikesit kepada Aji Raden Padmo sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kutai, Kapten Soedjono (Walikota Samarinda) dan A.R. Sayid Mohammad (Walikota Balikpapan). Pemerintahan Kesultanan Kutai Kartanegara dibawah Sultan Aji Muhammad Parikesit berakhir, dan beliau pun hidup menjadi rakyat biasa
            Begitu juga Kesultanan Buton yang berada di Sulawesi tenggara yang menyerahkan kedaultan kepada pemerintah Indonesia dibawah naungan  menteri dalam negeri, rata-rata dari pasca kemerdekaan hingga masa orde lama kerajaan atau kesultanan yang ada di Indonesia amasih berdiri dan maklumatnya atau pemerintah kerajaan telah tiada karena semuanya menyerahkan  kedaulatan kepada pemerintah republic Indonesia secara sukarela.
            Selama itu pemerintahan Indonesia terbagi 8 provinsi yaitu Provinsi Sumatera, Provinsi Kalimantan, Provinsi Sunda Kecil, provinsi jawa barat, provinsi jawa tengah, provinsi jawa timur, provinsi maluku, provinsi Sulawesi. Dan semua kerajaan yang ada atau masih bertahan pada masa itu berada dibawah naungan provinsi tersebut, tapi malah adanya pasukan sekutu yaitu AFNEI yang memboncengi NICA untuk mengembalikan pemerintah kepada Belanda maka terjadi sebuah insiden dimasing-masing daerah ditambah politk yang tidak menentu karena belanda menginginkan Indonesia kembali dalam persemakmuran Belanda tapi ditolak karena hanya diberikan janji.


            Karena wilayah Indonesia yang luas ditambah juga gubernur yang berkerja dengan wilayah seluas itu setelah merdeka mencoba berdiplomasi dengan kerajaan-kerajaan yang masih ada untuk ikut serta kedalam republic Indonesia.
Begitu juga kerajaan Yogyakarta, Pada tanggal 1 September 1945, Komite Nasional Indonesia Daerah (KNID) Yogyakarta dibentuk dengan merombak keanggotaan Yogyakarta Kooti Hookookai. Pada hari yang sama juga dibentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Usai terbentuknya KNID dan BKR, Sultan HB IX mengadakan pembicaraan dengan Sri Paduka PA VIII dan Ki Hajar Dewantoro serta tokoh lainnya. Setelah mengetahui sikap rakyat Yogyakarta terhadap Proklamasi[2], barulah Sultan HB IX mengeluarkan dekrit kerajaan yang dikenal dengan Amanat 5 September 1945 . Isi dekrit tersebut adalah integrasi monarki Yogyakarta ke dalam Republik Indonesia. Dekrit dengan isi yang serupa juga dikeluarkan oleh Sri Paduka PA VIII pada hari yang sama.
Dekrit integrasi dengan Republik Indonesia semacam itu sebenarnya juga dikeluarkan oleh berbagai monarki di Nusantara, walau tidak sedikit monarki yang menunggu ditegakkannya pemerintahan Nederland Indie setelah kekalahan Jepang. Dekrit semacam itu mengandung risiko yang sangat besar. Seperti di daerah Sulawesi, Raja Kerajaan Luwu akhirnya terpaksa meninggalkan istananya untuk pergi bergerilya melawan Sekutu dan NICA untuk mempertahankan dekritnya mendukung Indonesia.
            Untuk wilayah bagian timur secara bentuk masuk ke Negara Indonesia timur semasa Republik Indonesia serikat dan akan bertanggung jawab ke RIS, selama itu seluruh kerajaan di Indonesia tidak ada lagi sejak 1960 atau pada masa demokrasi terpimpin hingga sekarang, pengaruhnya masih ada tapi hanya sebatas situs peninggalan warisan budaya local atau daerah untuk mengenang ternyata masih ada kerajaan tersebut.
            Hal ini tentu saja sebagai suatu cerminan bahwa secara administratfi kerajaan yang ada tunduk pada wewenang pemerintah yaitu provinsi yang telah ditunjuk dibawah menteri dalam negeri hal ini membedakan dengan Negara Indonesia timur, Negara borneo pada masa RIS yang bertanggung jawab ke pemerintah federasi pada masa itu, dan setelah lewat dari krisis politik revolusi kemerdekaan baru keadaan sedikit stabil dari tahun 1959 hingga 1960 seluruh kerajaan mulai memberikan kedaulatan kepada pemerintahan Indonesia dengan tujuan untuk sejahtera dibawah naungan pemerintah yang berdaulat dan telah disahkan oleh dunia internasional.

Daftar Pustaka
M.C Ricklefs, Drs Dharmono Hardjowidjono (Penerjemah).1991. "Sejarah Indonesia Modern". UGM Perss : Yogyakarta
Marwati Djoened Poesponegoro, Nugroho Notosusanto. 1993. "Sejarah Nasional Indonesia III dan V". Balai Pustaka: Jakarta

Tidak ada komentar:

Posting Komentar