Senin, 14 Oktober 2013

PERISTIWA MALARI

PERTIWI RESTI/ SI V

            Peristiwa itu sendiri diawali oleh kegiatan para aktivis mahasiswa yang tergabung dalam grup-grup diskusi yang mengkritik beberapa kebijakan pemerintah. Pada akhir Repelita I mahasiswa mensinyalir terjadinya penyelewengan program pembangunan nasional uang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah. Kebijakan ekonomi yang cenderung memberi privillige kepada investor Jepang, dinilai merugikan rakyat. Apalagi para investor dan orang-orang Jepang yang bekerja di Indonesia berperilaku arogan. Hampir semua kampus melakukan aksi kritik yang dikemas dalam bentuk diskusi, seminar, dan pertamuan informal di kampus, yang memuncak menjadi pernyataan sikap dalam bentuk unjuk rasa, pemasangan poster, serta penyebaran pamplet dan brosur.
            Aksi-aksi mahasiswa ini dimulai sejak bulan September 1973. Pada Oktober 1973, 11 orang delegasi mahasiswa ITB mendatangi pimpinan DPR, yang diterima oleh Ketua Komisi IX, Djamal Ali. Kemudian pada tanggal 24 Okober 1973, bertempat di Student Centre FEUI, Dewan Mahasiswa UI (DMUI) mengadakan diskusi yang mempersoalkan "Apa yang menjadi motivasi bangkitnya gerakan pemuda" serta "Peranan generasi muda dewasa ini". Panel diskusi itu selain dihadiri oleh mahasiswa, juga dihadiri oleh Sudiro, Adam Malik, B. M. Diah, Cosmas Batubara, dan Hariman Siregar dan sejumlah tokoh politik seperti Subadio Sastrosamoto, Sjafruddin Prawiranegara, Ali Sastroamidjojo, dan T. B. Simatupang. Panel diskusi itu dipimpin oleh Dorodjatun Kuntjoro-Djakti, dosen muda FEUI.
            Panel diskusi ini mengeluarkan Petisi 24 Oktober 1973 yang antara lain berisi peringatan kepada pemerintah agar meninjau kembali strategi pembangunan dan menyusun strategi baru yang di dalamnya terdapat keseimbangan di bidang politik, sosial, ekonomi, serta anti kemiskinan, kebodohan, dan ketidakadilan. Dalam menganggapi aksi-aksi mahasiswa ini, yang disebut sebagai keresahan kampus, Presidan Soeharto memerintahkan Pangkopkamtib Jenderal Soemitro untuk melakuan safari ke kampus-kampus guna meredam mahasiswa yang semakin meningkat dan menanggapi opini yang negatif terhadap pemerintah.
            Pada akhir Oktober 1973, Pangkopkamtib datang  ke Jawa Timur untuk berialog dengan mahasiswa dan tokoh-tokoh masyarakat Jawa Timur. Safari kampus Soemitro dilanjutkan ke Yogyakarta. Bertempat di kampus Universitas Gajah Mada. Pada 2 November 1973, Pangkopkamtib berdialog dangan mahasiswa se-Jawa Barat di gedung PIAI Bandung. Pada berbagai kesempatan Soemitro mencetus mengenai konsepsinya tentang Komunikasi Dua Arah dan Pola Kepemimpinan Baru yaitu kepemimpinan yang memupuk kepemimpinan nasional secara utuh.
            Menginjak bulan Desember 1973, aksi-aksi mahasiswa semakin meningkat. Sasarannya antara lain Kedutaan Besar Jepang di jalan Thamrin. Mahasiswa Fakultas Hukum UI menyerahkan memorandum yang berjudul Mahasiswa Menuntut. Memorandum Mahasiswa Menggugat juga disampaikan kepada pejabat Departemen Luar Negeri. Aksi menyerahkan memorandum kepada pejabat pemerintah menjadi model aksi disamping demonstrasi. Di tengah maraknya demonstrasi mahasiswa, Drs. J.P. Pronk, ketua  IGGI, menambah panasnya situasi. Kedatangan Pronk di samping melakukan pertemuan dengan para pajabat Indonesia baik eksekutif maupun legislatif serta tokoh-tokoh masyarakat, juga meninjau desa-desa di Yogyakarta. Mahasiswa menilai sikap Pronk sangat arogan dan kolonial. Dalam pertemuannya dengan pimpinan DPR terjadi dialog yang terkesn bersikap sebagai tuan besar semakin membangkitkan kebencian mahasiswa terhadap bantuan asing.
            Karena aksi-aksi mahasiswa yang semakin meningkat, pada 1 Desember 1973, Pelaksana Khusus Panglima Kopkamtib Daerah Jakarta Raya (Laksuda Jaya) menyerukan agar mahasiswa menghentikan gerakan-gerakannya. Sejak pengumuman seruan itu mahasiswa yang melakukan aksi semakin nekad. Aksi coret-coret dilakukan di berbagai tempat di Jakarta. Di samping aksi mahasiswa, beberapa cendekiawan antara lain Mochtar Lubis, Dorojatun Kuntjoro Jakti, Suhadi Mangkusuwondo, dan Maruli Panggabean mengadakan diskusi dengan tema "Untung Rugi Modal Asing", yang mendukung tema gerakan mahasiswa.
            Hari-hari selanjutnya aksi mahasiswa bertambah kompak dan solid. Pada 24 Desember 1973 lebih kurang 200 mahasiswa yang mewakili 12 Dewan Mahasiswa, berangkat ke kampus UI Salemba bergerak menuju Bina Graha dan Cendana dengan maksud ingin berdialog dengan Presiden Soeharto. Hanya 12 orang yang diterima petugas Bina Graha, yaitu para Ketua Dewan Mahasiswa. Akhirnya Presiden Soeharto bersedia menerima delegasi mahasiswa sesudah tanggal 7 Januari 1974. Pada tanggal 11 Januari 1974 Presiden mengadakan dialog dengan mahasiswa selama dua jam. Pada kesempatan itu para Ketua Dewan Mahasiswa memorandum tuntutan mahasiswa,yaitu:
1.      Pola pembangunan yang berorientasi kepada keadilan social dan kemakmuran bagi rakyat banyak.
2.      Terwujudnya iklim politik yang berasaskan demokrasi sehingga pemerintah benar-benar milik rakyat untuk kepentingan rakyat.
3.      Pembangunan hokum untuk tegaknya tertib hukum dan mekanisme peradilan yang tidak memihak di mana setiap warga mempunyai kedudukan yang sama di mata hukum.
4.      Pembatasan segala bentuk kemewahan dan mencegah serta mengadakan pemberantasan korupsi.
            Sekalipun telah bertemu dengan Presiden, sentimen anti modal asing semakin menguat. Pada 12 Januari 1974, sejumlah mahasiswa berkumpul di kampus UKI Jalan Diponegoro melakukan apel siaga dengan membakar dua patung kertas yang diberi nama "Imperialis Ekonomi Jepang" dan "Anjing Tokyo" serta menggelar poster-poster yang bernama anti Jepang.
            Tesiar kabar di kalangan mahasiswa bahwa pada hari Senin 14 Januari 1974, Perdana Menteri Jepang, Kakuei Tanaka, di jadwalkan akan melakkukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Momentum itu dipergunakan oleh mahasiswa untuk berdemonstrasi menyampaikan tuntutannya. Menjelang kedatangan Tanaka, mereka berdemonstrasi di depan kantor Ali Moertopo dengan membakar boneka-boneka yang menggambarkan diri Tanaka serta Sidjono Humardani, Asisten Pribadi (Aspri) Presiden. Kemudian setelah Tanaka tiba di Indonesia, para mahasiswa menyambutnya dengan memblokade jalan keluar bandar udara Kemayoran. Ribuan mahasiswa berbaris menuju pusat kota dengan menyebarkan plakat-plakat yang menuntut pembubaran Aspri Presiden, penurunan harga, dan pemberantasan korupsi. Demonstrasi yang terjadi berjalan damai pada siang hari, tanpa begitu jelas sebabnya tiba-tiba  berubah menjadi liar tak terkendali yang akhirnya berkembang menjadi huru-hara.
            Kesokan harinya terjadi demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran lewat Jalan Thamrin menuju arah Istana. Panglima Kopkamtib yang mendapat laporan adanya demonstrasi bergegas mencegat mereka di Bundaran Air Mancur di depan Bank Indonesia, agar tidak memasuki kawasan sekitar Monumen Nasional yang harus steril dari gangguan keamanan dan kerusuhan. Demonstrasi mahasiswa berhasil ditahan oleh Soemitro.
            Dalam huru-hara tersebut telah terbakar sekitar 800 mobil dan 100 gedung, serta merampok banyak took yang menjual produk-produk Jepang. Di lain tempat diperkirakan 20.000 orang mengelilingi rumah-tamu Tanaka, sementara 5.000 orang mengelilingi istana kepresidenan. Kompleks pertokoan Senen yang menjadi kebanggaan Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin waktu itu, dijarah dan dibakar. Peristiwa ini dikenal dengan Malapetaka Lima Januari (Malari).
            Sebagai buntut dari peristiwa itu, 700 orang ditangkap dan 45 orang di antaranya dijebloskan ke penjara. Beberapa tokoh yang dinilai terlibat atau bersimpati kepada gerakan majasiswa itu, ikut dipenjarakan seperti Subadio Sastrosamoto dan Sarbini Somawinata, keduanya mantan anggota PSI Adnan Buyung Nasution, Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, Rahman Tolleng, H. J. Princen, yang dianggap berkiblat kepada PSI, dan para pimpinan mahasiswa seperti Sjahrir dan Hariman Siregar.
            Adanya anasir-anasir PSI dan Masyumi di antara yang di tahan itu dijadikan dalih oleh Ali Moertopo untuk menuduh kaum Islam Fundamentalis sebagai dalang Malari. Tuduhan itu ditanggapi oleh Sjafruddin Prawiranegara sebagai fitnah, sedangkan Rahman Tolleng balik menuduh Ali Moertopo sebagai agen provokator, pelaku tindak kekerasan selama Malari. Pangkopkamtib Jenderal Soemitro yang merasa bertanggung jawab atas stabilisasi keamanan, mengundurkan diri dari jabatannya, dan penjabat panglima Kopkamtib diambil kembali oleh Presiden Soeharto. Laksamana Soedomo yang semula menjadi Wakil Panglima ditunjuk sebagai Kepala Staf Kopkamtib.
Daftar Pustaka
Praptanto, Eko. 2010. Sejarah Indonesia 9: Zaman Orde Baru. Jakarta: Bina Sumber Daya MIPA
Poesponegoro, Marwati Djoened., Nugroho Notosusanto. 2008. Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik. Jakarta: Balai Pustaka.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar