Kamis, 03 Oktober 2013

"PENGHAPUSAN KERAJAAN RIAU - LINGGA"

DHEVA EKA PUTRA / PIS

SETELAH kontrak politik tahun 1905 itu, hubungan pemerintah Residen Belanda di Tanjungpinang dan Kesultanan Riau-Lingga semakin genting, dengan disodorkannya sebuah kontrak politik baru yang akan ditandatangani pada tahun 1910. Puncaknya terjadi pada pagi hari Rabu tanggal 3 Februari 1911, ketika beberapa buah kapal perang Belanda yang dipimpin oleh pemburu torpedo bernama Kutai berlabuh di perairan Pulau Penyengat. Maka mendaratlah berpuluh-puluh sekoci yang penuh sesak dengan serdadu marsose bersenjata lengkap.
Pada ketika itu, sejumlah pembesar istana Riau-Lingga, termasuk Sultan Abdulrahman sedang berada di Lingga. Sebagai wakilnya di Penyengat, beliau menunjuk Raja Abdul Rahman bin Abdullah atau Raja Abdulrahman Kecik Tidak lama kemudian, serdadu-serdadu marsose yang telah berada di Pulau Penyengat mulai mengepung Keraton Riau-Lingga, istana Tengku Besar dan kediaman bekas Kelana Raja Ali, serta tempat-tempat lainnya di pulau itu.
Surat Pemberi Tahu Keadaan ini baru mejadi jelas setelah Controleur HN Veemstra dari Tanjungpinang tiba di Penyengat meyampaikan sebuah sepucuk surat Pemberi Tahu oleh Residen Bruinyskop yang isinya sebagai berikut:

"Dengan nama Jang Dipertuan Besar Coverneur General Betawi dichabarkan :
Maka adalah Seri Paduka Governement Hindia Nederland menimbang fardu ini hari djuga Seri Paduka Tuan Sultan Abdulrahman Mu'adzam Syah dan Tengku Umar (Tengku Besar) Kerajaan Riau Lingga serta daerah takluknja diberhentikan dari pada pangkatnja itu.
Maka tuan Sultan diberhentikan dari pangkatnya itu sebab banjak kali melanggar Politik Contract; beberapa kali djuga diberi nasehat oleh Seri Paduka Governeur Generaal Betawi dan Seri Paduka Tuan Besar Resident Tanjung Pinang. Maka itu dengan tiada Tuan Sultan mengindahkan atau mengingatkan perdjandjian yang akan mengubahkan apa-apa jang tiada patut itu. Dan tiada sekali-kali akan melanggar Politik Contract lagi dan mesurat segala perintah dan aturan Seri Paduka Coverneur dan wakilnya.
Dan djuga Tuan Sultan hendak menjalankan dan mengaturkan bersama-sama Wakil coverneur pemerintah jang adil dalam negerinya. Maka mungkirlah ia didalam perjanjiannja dan juga melanggar aturan jang menentang pasal memakai Bendera Holanda.
Maka Tengku Besar diberhentikan dari pangkatnja itu sebab sekali ianya mengikutkan orang yang berniat bemusuhan dengan Seri Paduka Covernuer Hindia Nedzeland dan ialah membujuk (menghasut) sampai anjurannya tidak menghindahkan sekalian nasehat wakil Seri Paduka Covernuer itu. Maka itu Tuan Sultan juga sama sekali mengikutkan orang yang berniat kejahatan itu.
Maka mengikut pasal 6 ayat pada Politic Contract tahun 1905 maka ketiadaan Sultan, maka pemerintahan itu dipengang oleh kita Seri Paduka Tuan Besar Resident Riouw dengan daerah takluknya sekalian.
Maka sekarang segala kepala-kepala dan Bumi putera dari kerajaan Riau Lingga dengan daerah takluknja sekalian hendaklah mengaku dengan sesungguhnya akan menjungjung dan menghormati. Maka Seri Paduka Tuan Resident Riau Lingga dengan daerah takluknja sekaliannya yang memegang dengan sjah pangkat Sultan di dalam kerajaan ini.
Maka pemerintah ini akan dipegang dengan segala keadilan dan apa juga dijalankan supaya negeri-negeri di bawah pemerintah kita ini bertambah-bertambah dengan keramaian dan kesentosaan, maka hendaklah kepala-kepala menolong kita didalam pekerjaan ini.Siapa-siapa juga yang akan ingkar pada permintaan kita akan dihukum degan hukuman yang patut kadar kesalahannya."
PEMAKZULAN

Keputusan tersebut dikeluarkan oleh pemerintah Hindia Belanda karena Sultan Abdulrahman dinilai telah melanggar pasal-pasal yang tercantum dalam kontrak politik yang terakhir dibuat pada tahun 1905.Untuk merealisasikan keputusan itu, maka Residen G.F de Bruynskop, mengirim perutusan berangkat dengan sebuah kapal berangkat ke Lingga. Untuk menyampaikan surat Pemberi Tahu itu kepada Sultan Abdulrahman.
Menurut sebuah sumber, ketika sampai di daerah Selat Pintu di perairan Belakang Daik, bertemulah utusan Residen itu dengan kapal Sultan Abdulrahman. Oleh utusan tersebut, yang menjabat sebagai Controleur Tanjungpinang, disampaikanlah sepucuk surat bersampul kuning.
Begitu sampai di Pulau Penyengat, telah menantilah Residen Riau dan pejabat Belanda di Tanjungpinang serta ahli-ahli musyawarah kerajaan Riau-Linngga di gedung Rusydiah Club: sarang verzet party, kelompok perlawanan yang dipimpin Raja Ali Kelana.
Di gedung itulah dibacakan besluit Gubernur Jenderal Hindia Belanda tentang pemakzulan (penurunan dari takhta) Sultan Abdul Rahman Mu'azamsyah dari pangkatnya sebagai Sultan Riau-Lingga.
Akhirnya, pada malam Sabtu, dengan memakai kapal diraja bernama Sri Daik. Sultan Abdul Rahman Al-Mu'adzam Syah bersama Tengku Ampuan permaisuri baginda, berserta sanak keluarganya, bertolak ke Singapura. Akhir kisah Kesultanan Riau-Lingga adalah sebuah tragedi dan sekaligus heroik. Karena mempertimbangkan marwah dan tanggung jawab pada kekiniannya yang dijelaskan oleh Raja Ali Kelana dan kelompoknya, Sultan Abdurahman Mu'azamsyah batal menurunkan tanda tangannya di atas 'Contract Politik Baru'.
Pembatalan itu berbuah pemakzulan. Dengan pemakzulan Sultan Abdulrahman, maka berakhirlah kesultanan Riau-Lingga dan daerah takluknya. Dua tahun kemudian, ditegaskan dengan besluit Gubernur Jenderal tentang penghapusan Kesultanan Riau dan memasukkan seluruh daerah bekas kerajaan itu dalam daerah daerah pemerintahan langsung (rechtsreekbestuur) Hindia Belanda pada tahun 1913. ***

SUMBER PUSTAKA
Suseno, Tusiran. Amiruddin. Teja Al-Habd. 2008. "Butang Emas" Warisan Budaya Daerah Kepulauan Riau. Tanjungpinang : Yayasan Bunda Pustaka Dan Pemerintah Kota Tanjungpinang

Tidak ada komentar:

Posting Komentar