Senin, 07 Oktober 2013

PELITA (Pembangunan Lima Tahun)

PERTIWI RESTI/ SI5

            Gelombang pasang surut perekonomian Indonesia terjadi karena faktor internal dan eksternal. Faktor internal berupa kebijakan pemerintah, sedangkan faktor eksternal berada diluar kendali pemerintah seperti penurunan harga minyak dan gagal panen karena musim kemarau panjang. Oleh karena itu pemerintah membuat pola pembangunan jangka panjang yang dilakukan secara bertahap dan setiap tahap disebut Rencana Pembangunan Lima Tahun.
1.    Repelita I
          Repelita I mulai dilaksanakan pada tanggal 1 April 1969 dengan tujuan meningkatkan taraf hidup rakyat dan sekaligus meletakkan dasar-dasar bagi pembangunan dalam tahap-tahap berikutnya, sedangkan sasaran yang hendak dicapai ialah pangan, sandang, perbaikan prasarana, perumahan rakyat, perluasan lapangan kerja, dan kesejahteraan rohani. Titik berat diletakkan pada pembangunan bidang pertanian. Untuk meningkatkan produksi dan mutu sektor pertanian diperlukan bahan-bahan baku yang dihasilkan oleh sector industry, dengan demikian sector industry akan turut pila berkembang.
            Berbagai rencana pembangunan dituangkan dalam proyek-proyek pembangunan. Untuk membiayai pembangunan Repelita I mendapat bantuan berjumlah Rp288,2 miliar. Sedangkan sumber keuangan untuk investasi berjumlah Rp1.420 miliar. Landasan utama yang dipalai ialah melaksanakan pembangunan berdasarkan kemampuan sendiri yang berarti sumber-sumber keuangan dalam negeri harus dimobilisasi sebanyak  mungkin, sedangkan bentuan luar negeri hanya dibutuhkan untuk mengisi kekurangan yang masih diperlukan.
            Repelita I berakhir tanggal 31 Maret 1974. Secara keseluruhan Repelita I berhasil dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang hendak dicapai, walaupun dalam beberapa hal terdapat gangguan-gangguan. Dibidang pertanian terjadi kenaikan pada beras rata-rata 4% setahun, produksi kayu rata-rata 37,4% setahun dan diikuti dengan hasil pertanian yang lainnya. Dibidang perminyakan ditemukan sumber-sumber minyak yang baru di daratan dan lepas pantai, seperti di Kalimantan Timur dan di pantai utara Jawa Barat, berhasil pula dibangun pengilangan minyak di Dumai dan Sungai Pakning di Provinsi Riau. Rehabilitasi jalan negara dan jembatan telah dilakukan pemerintah, selain itu dibangun pula jalan dan jembatan baru.
            Dalam pembangunan pusat-pusat tenaga listrik, telah selesai dibangun Pusat Tenaga Listrik Air (PLTA), Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU), dan pusan tenaga diesel. Dibidang pendidikan, lebih dari 10.000 orang guru telah ditatar, dibagikan lebih dari 63,5 juta buku, dan 3,6 juta buku untuk kelas I sekolah dasar. Selain itu telah dibangun 6.000 gedung sekolah dasar, 57.740 orang guru telah diangkat terutama guru sekolah dasar. Di bidang pendidikan teknik dibangun 5 proyek pusat latihan teknik dan dilakukan rehabilitasi terhadap sekolah-sekolah kejuruan. Di bidang kesehatan adanya peningkayan jumlah Balah Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) menjadi 6.801 buah dan jumlah puskesmas menjadi 2.343 buah.
2.     Repelita II
          Repelita II dilaksanakan pada tanggal 1 April 1974. Program baru yang akan dijalankan dalam Repelita II ialah Program Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat I. Pelaksanaannya diserahkan kepad apemerintah daerah, sedangkan pemerintah pusah hanya memberikan pengarahan secara umum. Dalam melaksanakna Repelita II pemerintah menghadapi berbagai tantangan. Merosotnya kegiatan ekonomi di negara-negara industri menyebabkan berkurangnya ekspor hasil produksi Indonesia, inflasi yang terjadi  di Negara-negara industri menybabkan naiknya harga barang-barang modal, terjadinya krisis Pertamina, musim kemarau panjang dan serangan hama wereng menyebabkan merosotnya hasil padi.
            Walaupun banyak hambatannya tetapi Repelita II berhasil dilaksanakan. Pertumbuhan  ekonomi rata-rata mencapai 7% setahun, laju inflasi pada tahun 1966 47% pada akhir Repelita I turun menjadi 47% turun menjadi 9,5% pada tahun  keempat Repelita II. Pada hasil pertanian terjadi peningkatan yang mencolok, antara lain pada kelapa sawit dan teh. Di bidang industri terjadi kenaikan produksi kerajinan rakyat, industri kecil, menengah dan besar. Di bidang perhubungan rehabilitasi jalan sepanjang 8.000 km dan jembatan 21.000 meter dan dibangun pula jalan baru sepanjang 850 km dan jembatan baru sekitar 6.500 buah.
            Di bidang pendidikan, Repelita II berhasil melampaui target yang sudah ditentukan. Di bidang komunikasi terlihat pada kemajuan-kemanjuan pada sektor telepon. Satelit Palapa telah memperlancar hubungan antara semua kota provinsi dan kota-kota penting lainnya. Di bidang kepegawaian, telah diangkat lebih dari 433.000 pegawai, sebagian besar adalah guru sekolah dasar dan guru agama.
3.     Repelita III
          Repelita III dimulai pada tanggal 1 April 1979 dan akan berakhir pada tanggal 31 Maret 1984. Pembangunan dalam Repelita III berlandaskan pada Trilogi Pembangunan dengan tekanan pada segi pemerataan. Pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat erat kaitannya dengan masalah produksi pangan, yakni beras yang meningkat menjadi 20,6 juta ton dalam tahun 1983. Sedangkan produksi dan konsumsi sandang, diperkirakan mencapai 2.500 juta meter dan 2.200 juta meter. Usaha pembangunan perumahan melalui Perumnas di daerah permukiman kota akan terus ditingkatkan dan perluasan ke berbagai kota. Melalui Bank Tabungan Negara, akan di bangun lebih kurang 30.000 rumah. Di bidang pendidikan, titik berat program diletakkan pada perluasan pendidikan dasar serta peningkatan pendidikan teknik dan kejuruan pada semua tingkat.
            Di bidang kesehatan ditujukan untuk meningkatkan pemberantasan pennyakit menular, penyakit masyarakat, peningkatan gizi, peningkatan sanitasi lingkungan, perlindungan terhadap bahaya narkotika, penyediaan obat-obatan yang semakin merata dan penyediaan tenaga medis dan paramedis. Untuk mengatasi masalah kependudukan ditransmigrasikan 500.000 kepala keluarga dan untuk itu akan dibangun 250 daerah pemukiman. Di daerah pemukiman transmigrasi akan dibangun jalan sepanjang 40.000 km.
            Perekonomian Indonesia mengalami peningkatan yang pesat dengan naiknya harga migas di pasar internasional. Peningkatan penerimaan pemerintah dan devisa menyebabkan pertumbuhan secara pesat terhadap pertambahan likuiditas perekonomian. Rezeki minyak ini membuka peluang bangi Indonesia untuk melakukan investasi di bidang industri, pertanian, angkutan, dan infrastruktur. Walaupun demikian, sector migas tidak dapat diandalkan sebagai primadona secara terus-menerus, Penurunan harga migas dan resesi dunia mengakibatkan penurunan penerimaan pemerintah dan devisa Negara dalam jumlah signifikan serta merosotnya kegiatan ekonomi di dalam negeri.
            Agar kegiatan pembangunan terus dapat berlangsung, pemerintah mengeluarkan Pakjun 1983 (Paket Juni). Paket ini merupakan rangkaian pertama dan langkah-langkah deregulasi di berbagai bidang, seperti keuangan dan perdagangan, yang mendapat sambutan baik di kalangan dunia usaha. Pergerakan dana masyarakat oleh perbankan meningkat dengan pesat, demikian pua penyalurannya sebagai kredit kepada dunia usaha. Pertambahan kredit banyak digunakan untuk membiayai kegiatan ekspor nonmigas yang sempat mengalami hambatan-hambatan yang berkaitan dengan ekomoni biaya tinggi.
            Selain itu, pembangunan ekonomi Indonesia yang telah sukses dalam bidang pertanian dan mulai bergeser ke bidang industri membutuhkan jumlah tenaga kerja. Munculnya pencari kerja baru merupakan tantangn pembangunan yang harus dicarikan pemecahannya. Pertumbuhan ekonomi yang sedang berlangsung diharapkan mampu menyerap angkatan kerja yang terus membengkak. Dalam hal ini Menteri Tenaga Kerja berupaya memberi informasi kepada para Menteri Bidang Ekuin unruk mendorong pertumbuhan ekonomi secara menyeluruh, seperti buruh yang merupakan bagian dari pembengunan itu sendiri.
            Dengan pembangunan nasional yang dirancang secara terpadu dan selalu dipantau perkembangan implementasinya serta memerhatikan para pesaing dari negara lain, Indonesia dituntut siap melakukan penyesuaian-penyesuaian kebijakan ekonomi agar efisiensi ekonomi yang dapat ditingkatkan. Hai ini memerlukan tindakan dan langkah-langkah antisipatif berupa delegulasi dari waktu ke waktu. Berkat kebijakan Pakjun 1983 ini ekspor Indonesia banngkit kembali. Pada tahun 1986 ekspor Indonesia mencapai 14,8 miliar dolar AS, terdiri dari 8,3 miliar dolar AS (6 persen) ekspor migas, sedangkan 6,5 miliar dolar AS (44 persen) berupa hasil ekspor nonmigas. Pada tahun 1993, jumlah ekspor telah mencapai 39 miliar dolas AS. Dari jumlah tersebut, sebesar 30 miliar dolar AS (77 persen) berupa ekspor nonmigas.
Daftar Pustaka
Abdullah, Taufik. 2003. Krisis Masa Kini dan Orde Baru. Jakarta: Balai Pustaka
Poesponegoro, Marwati Djoened., Nugroho Notosusanto. 2008. Sejarah Nasional Indonesia VI: Zaman Jepang dan Zaman Republik. Jakarta: Balai Pustaka.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar