Kamis, 03 Oktober 2013

"DEMOKRASI RIAU 2 SEPTEMBER 1985"

 DHEVA EKA PUTRA / PIS
KEKALAHAN CALON PEMERINTAH DARI CALON PENDAMPING
HARI itu tak ada tanda-tanda sesuatu yang istimewa bakal terjadi. Gedung Lancang Kuning yang merupakan kantor DPRD Tingkat I Riau di Pakanbaru pagi itu memang ramai. Lebih dari 300 hadirin memenuhi ruangan sidang. Namun, pembicaraan hadirin Senin 2 September 1985 itu tak banyak menyinggung acara utama pemilihan calon gubernur Riau periode 1985-1990. 
Menjelang pukul 9, Haji Masnoer, ketua DPRD Riau, masuk ke ruang sidang bersama Dirjen Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah (PUOD) Tojiman Sidi Prawiro. Di belakangnya menyusul wakil ketua DPRD Firman Edy dan Abdul Kadir Abbas, serta Ismail Suko, sekretaris DPRD. Mereka duduk di kursi pimpinan, berhadapan dengan 37 dari 40 anggota DPRD Riau. 
Masnoer lalu membuka sidang pleno itu dengan acara tunggal: pemilihan calon gubernur/kepala daerah Provinsi Riau. Ia membacakan surat persetujuan Mendagri tentang calon yang disetujui: Imam Munandar, mayor jenderal purnawirawan Ismail Suko, sekretaris DPRD Riau dan Abdurrahman Hamid, pembantu gubernur Riau Wilayah II. Masnoer juga membacakan peraturan pemilihan gubernur yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1974 beserta penjelasannya. Lalu tibalah saat pemilihan itu.
Satu persatu anggota Dewan dpanggil ke depan untuk menerima formulir. Mereka dipersilakan masuk ke dalam mimbar yang sudah ditutup dinding papan tripleks. Dengan bolpoin yang tersedia, mereka menentukan pilihannya dengan memberi tanda silang pada nama calon yang tercantum dalam formulir. Setelah dilipat, formulir itu lalu dimasukkan ke dalam kotak suara yang terletak di depan meja pimpinan. Setelah 37 anggota DPRD itu memasukkan formulir (jumlah anggota sebenarnya 40, yang dua sedang naik haji dan seorang meninggal), Masnoer mengguncang kotak itu, disaksikan keempat pimpinan fraksi.
Masnoer lalu membuka gembok kotak mengambil satu per satu formulir dan membacakan pilihan para anggota Dewan. Seorang petugas dengan spidol bersiap di depan papan tulis yang terletak di belakang kursi ketua.
Suasana hening. Hanya suara gesekan kertas formulir dan suara Masnoer membacakan nomor terpilih yang terdengar. Berturut-turut Imam Munandar, yang pagi itu tidak hadir, meraih 13 suara. Suara ke-14 sampai 23 jatuh kepada Ismail Suko.
Hadirin menjadi tegang. Sebab, menurut bisik-bisik sebelum pemilihan, Ismail "direncanakan" cuma akan meraih maksimal lima suara.
Formulir ke-24 memilih Abdurrahman Hamid. Satu suara selanjutnya diraih Imam Munandar. Tapi 4 suara selanjutnya jatuh pada Ismail Suko. Kini jumlah suara keduanya berimbang, 14 :14.
Suasana tambah mencekam.
Tiga suara berikutnya berturut-turut diraih Munandar.
Ketika lima formulir yang tersisa dibacakan, suara Masnoer melemah, "Tiga, ... Tiga, ... Tiga ...." Wajahnya pucat dan tangannya gemetar. Sambil menarik napas, ia kembali ke tempat duduknya. Toh Masnoer meneruskan membacakan jumlah suara yang diraih ketiga kontestan, lalu bertanya "Setujukah Saudara dengan pilihan itu?" Seperti paduan suara, para anggota dan sebagian besar hadirin berteriak, "Setuju." Lalu serempak semuanya berdiri dan bertepuk tangan.
Setelah mempersilakan Dirjen Tojiman menandatangani berita acara persidangan, Masnoer menutup sidang. Sebagian besar hadirin kemudian menyerbu Ismail Suko yang tersipu-sipu dan menyalaminya. Tapi sebagian ada yang juga terpana. Bagaimana mungkin Ismail Suko, seorang calon pendamping, bisa mengalahkan sang calon utama Imam Munandar, yang saat itu masih menjabat gubernur Riau? Bukankah kabar burung menyebutkan, menurut "skenario", Munandar bakal meraih 31 suara, dan sisanya akan dibagi dua calon pendampingnya?
Lewat hasil pemilihan calon seperti itu, Riau telah membuat sejarah baru. Untuk pertama kalinya dalam pemilihan gubernur, seorang calon, yang dijagokan dan direstui, dikalahkan oleh seorang calon pendamping, yang biasanya sekadar untuk "pelengkap".
Bagaimana semua ini bisa terjadi?
Kemenangan Ismail tampaknya disambut dengan gegap gempita. Namanya disebut-sebut dalam setiap pembicaraan. Dan simpati masyarakat mengalir kepadanya. Kalangan intelektual, sebagian ulama, sebagian anggota DPRD, serta orang-orang yang selama ini kurang menyukai atau "sakit hati" terhadap Imam Munandar seperti bersatu. Ketidakpuasan terhadap Imam Munandar seakan meledak Senin pagi itu. 
Di kubu Imam Munandar, suasana murung sangat tampak. Kabarnya, acara makan siang yang direncanakan di restoran Mitra Sari, Pakanbaru, untuk merayakan kemenangan yang dianggap pasti akan dikantungi diurungkan. Hampir tiap malam, rumah Munandar di Jalan Sisingamangaraja yang di diaminya sendiri (sejak tiga tahun lalu ia menduda) ramai dikunjungi pendukungnya.
 Kemenangan Ismail Suko juga bergema keras di Jakarta. Sejumlah anggota DPR memberikan tanggapan. Ada yang menganggap pemilihan itu sah, ada yang menganjurkan agar Ismall Suko mengundurkan diri, ada pula yang menilai peristiwa itu sebagai bukti kesadaran berpolitik rakyat sudah cukup tinggi.
 Di luar kebiasaan, F-ABRI di DPR mengadakan jumpa pers, yang sangat jarang dilakukan selama ini. Menurut Sumrahadi, juru bicara F-ABRI wajar jika dalam suatu pemilihan seorang calon memperoleh suara lebih banyak dari yang lain. Bagi F-ABRI, hasil pemilihan itu tidak menjadi masalah karena ketiga calon itu sudah melalui proses penelitian dan disetujui Mendagri. "Namun, siapa kelak yang akan ditetapkan sebagai gubernur baru Riau, sepenuhnya merupakan wewenang Presiden," katanya.
 "Pemilihan itu tidak bisa mendikte Presiden untuk menetapkan gubernur sesuai dengan suara terbanyak," tambahnya seraya menunjuk pasal perundangan yang mengatur hal itu.
 Pernyataan Sumrahadi itu agaknya usaha untuk mengingatkan masyarakat agar tidak otomatis mengira Ismail Suko pasti akan terpilih sebagai gubernur karena mendapat suara terbanyak. UU No. 5/1974 memang menyebutkan, penetapan gubernur merupakan hak prerogatif Presiden meski masyarakat bisa menunjuk calonnya. Namun, ada yang mengartikan tanggapan F-ABRI itu merupakan reaksi atas "pukulan" karena dikalahkannya seorang purnawirawan ABRI yang dijagokan.
 Tanggapan keras juga dilontarkan Pangab Jenderal L.B. Moerdani. Tatkala ditanya wartawan apakah Munandar akan ditarik ke pusat bila ia tidak meneruskan jabatannya sebagai gubernur Riau, ia menjawab, "Siapa bilang (ia) tidak jadi dilantik? Jadi!" Ia menegaskan, ABRI selalu mendukung anggotanya. Kapan Munandar dilantik? "Ya, kita tunggu beberapa hari ini," jawabnya.
 Namun, yang paling sibuk tampaknya DPP Golkar, yang terkejut atas kekalahan calon andalannya. Yang rupanya lebih mengagetkan: kemenangan Ismail Suko hanya dimungkinkan karena adanya dukungan suara dari sebagian anggota F-KP DPRD Riau. Di daerah ini, selama dua pemilu terakhir, Golkar memang makin kuat. Bila pada 1977 Golkar memenangkan 63,33%, PPP 33,97%, dan PDI 2,7%, pada pemilu 1982 Golkar merebut 71,71%, PPP 25,81%, dan PDI 2,48%. Saat ini komposisi DPRD Riau terdiri atas 25 kursi untuk F-KP, 8 F-PP, 6 F-ABRI, dan 1 F-PDI.
 Agaknya tak seorang pun di DPP Golkar menduga, Imam Munandar akan di kalahkan, serta tak menduga adanya kemungkinan "pembelotan" di sebagian anggota F-KP. "Pak Munandar diharapkan dapat memimpin kembali karena ada beberapa pertimbangan yang selama ini tampaknya dapat dicapai olehnya," kata wakil sekjen DPP Golkar Akbar Tanjung. Munandar dinilai mampu. Prestasinya cukup banyak, antara lain mendirikan Universitas Lancang Kuning dan mengembangkan kebudayaan Melayu di Riau.
 Kekagetan atas kekalahan Imam Munandar bisa dimengerti karena persiapan pencalonannya kembali sudah dipersiapkan cukup lama. Namun, sebetulnya, "keretakan" antara sebagian pimpinan Golkar Riau dan Imam Munandar sudah terjadi agak lama.
 Beberapa sumber di Riau mengungkapkan, sudah menjadi rahasia umum di Pakanbaru akan adanya kekurangsesuaian antara Gubernur Imam Munandar dan Baharuddin Jusuf, ketua DPD Golkar Riau yang juga sekwilda Riau sejak dua tahun silam. Baharuddin kabarnya akan dilantik sebagai wakil gubernur Riau dalam waktu dekat ini. Konon, ini karena Imam Munandar lebih mempercayai sejumlah orang dekatnya dan dalam banyak hal sering mem-bypas sang sekwilda.
 Tatkala sekitar setahun lalu tersiar kabar bahwa Mayjen C.I. Santosa akan menjadi gubernur menggantikan Munandar di akhir masa jabatannya, banyak orang Riau yang gembira. "Siapa pun yang ditunjuk pemerintah menjadi gubernur Riau, akan kami terima, asalkan jangan Imam Munandar lagi," kata sebuah sumber. Sumber tersebut mengungkapkan sejumlah alasan mengapa banyak yang tidak puas terhadap kebijaksanaan Munandar (lihat: Panglima Perkasa dari Riau).
 Daftar ketidakpuasan terhadap Munandar memang banyak, dari yang sepele sampai yang berat. Perasaan tak puas itu, menurut Dr. Tabrani Rab, lektor pada Universitas Riau dan seorang pemuka Lembaga Sosial Budaya Riau, menyebabkan masyarakat Riau "merajuk". Menurut Tabrani, sikap merajuk - dalam pengertian acuh tak acuh - merupakan adat khas Melayu. "Kalau mereka sudah merajuk, sulit diajak bekerja sama. Mereka akan berprinsip: Silakan lakukan apa yang akan kau lakukan, dan saya akan melakukan apa yang saya sukai," kata Tabrani. Artinya, kata Tabrani lebih lanjut, masyarakat Melayu Riau tidak reaktif, kalau tidak terpaksa betul. Menurut seorang anggota F-KP DPRD Riau, dua tahun lalu sejumlah ulama dan pemuka adat Riau mengirimkan surat ke DPRD Riau, meminta agar Imam Munandar tidak dicalonkan lagi pada pemilihan mendatang.
Sebaliknya, dukungan terhadap Munandar bukannya tidak ada. Pada Januari 1985, sebuah delegasi beranggotakan sembilan orang, diwakili berbagai fraksi dan ormas Riau, dipimpin ketua DPRD Masnoer, menemui Mendagri diJakarta. Mereka meminta agar Imam Munandar dipilih kembali untuk masa jabatan yang kedua. Setelah itu, KNPI dari tingkat provinsi dan kabupaten membuat pernyataan mendukung pencalonan kembali Munandar.
 Awal Agustus lalu, DPD Golkar Riau, yang diwakili ketua DPD Baharuddin Jusuf dan ketua F-KP Thamrin Nasution, dipanggil DPP Golkar di Jakarta. Mereka diterima antara lain oleh ketua DPP Golkar Sudharmono dan Sekjen Sarwono Kusumaatmadja. Kabarnya, mereka diberi tahu bahwa Imam Munandar adalah calon utama Golkar untuk gubernur Riau. Pada 7 Agustus, dua tokoh Golkar, David Napitupulu dan Sugandhi, tiba di Pakanbaru, untuk memberi petunjuk tentang persiapan pemilihan itu. Pada saat yang sama, tiba juga Dirjen PUOD Tojiman dan Asisten Sosial Politik Mabes ABRI Mayjen Goenarso, masing-masing untuk berbicara dengan pimpinan DPRD serta F-ABRI.Akhirnya, pada 31 Agustus, 22 anggota F-KP DPRD Riau diberi petunjuk oleh ketua DPD Golkar dan ketua F-KP mengenai strategi yang akan diambil: dua calon pendamping (Ismail Suko dan Abdurrahman Hamid) masing-masing akan memperoleh tiga suara, sedang selebihnya untuk Munandar.
 Semuanya tampaknya beres. Tapi rupanya ada faktor X yang dilupakan. Menjelang pemilihan, seakan tak percaya pada "kesetiaan" para anggota F-KP, sejumlah orang dekat dan pendukung Munandar mendatangi para anggota F-KP, dan "mengancam" mereka agar memilih Munandar.
 Cara ini rupanya menyakitkan hati mereka, hingga sejumlah orang nekat membelot. Hingga terjadilah peristiwa bersejarah itu.
 Tapi kegembiraan para pendukung Ismail Suko tak berumur panjang. Sabtu lalu, Ismail Suko muncul di Jakarta dan di depan ketua umum DPP Golkar Sudharmono, ia menyampaikan pernyataan pengunduran dirinya. Pernyataan itu diulanginya pada Mendagri Soepardjo Rustam (lihat: Saya ini hanya Pelengkap Penderita).
Pernyataan ini mengagetkan karena dalam wawancara tclepon dengan Sinar Harapan beberapa hari sebelumnya ia menegaskan, "Saya tidak mau mundur." Bagaimanapun, kini terbuka jalan lebar bagi Imam Munandar untuk terpilih kembali.
Menurut pertimbangan pemerintah, Riau dari segi geopolitis dinilai rawan hingga masih memerlukan gubernur yang berasal dari ABRI. Dengan penduduk hampir 2,5 juta dan daerah seluas 94.561 km2 (termasuk 3.214 pulau), Riau, yang berbatasan laut dengan Vietnam, memang punya arti strategis. Lebih dari 60% minyak bumi Indonesia dihasilkan Riau. Kasus Riau jelas sangat menarik karena merupakan bentuk protes baru.
Ketua umum DPP Golkar Sudharmono sendiri menyebutkan kasus ini, "Jelas, ada hikmahnya. Paling tidak sebagai pengalaman yang perlu direnungkan." Ia menganggap kejadian itu "ulah anak-anak nakal" saja. "Nanti hal itu akan dibicarakan dalam DPP, tinggal menunggu waktu yang tepat."
Dirjen PUOD Tojiman berpendapat serupa. "Yang penting, ambil hikmahnya untuk perbaikan di masa mendatang. Lalu lebih mawas diri dan lebih memantapkan mekanisme demokrasi Pancasila." 
Imam Munandar sendiri, tatkala ditanya apakah hubungannya dengan para tokoh Riau kelak akan bisa serasi, hanya menjawab, "Ndak ada apa-apa. 'Kan semua ini untuk kepentingan bangsa, negara, dan rakyat." Apakah dengan mundurnya Ismail Suko ia merasa lebih tenang?
Imam Munandar, yang oleh beberapa rekannya pada pertemuan gubernur se-Indonesia Senin pekan ini dijuluki Man of the Year, menjawab "Saya ini selamanya tenang. Ha, ha, ha, ha ...."
SUMBER PUSTAKA
Hisyam, Muhammad.. 2003. Krisis Masa Kini Dan Orde Baru. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia

Tidak ada komentar:

Posting Komentar