Sabtu, 28 September 2013

PEDOMAN PENGHAYATAN PENGAMALAN PANCASILA

PERTIWI RESTI/ SIV

A.   Terbentuknya "Pancasila" Soekarno
          "The Japanese Empire (hereby) announce the future independence of all Indonesian people" (Kekaisaran Jepang dengan ini mengumumkan kemerdekaan pada masa yang akan datang bagi segenap rakyat Indonesia), demikian Perdana Menteri Jepang Kuniaki Koiso mengumumkan di depan resepsi istimewa "The Imperial Diet" yang ke 85 pada tanggal 7 September 1944. Langkah pertama pelaksanaan janji ini ialah pembentukan "Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai" (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan, BPUPK) pada tanggal 29 April 1945 yang beranggotakan 62 orang. Dr. Radjiman Wedyodiningrat dan R.P. Soeroso masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua, dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 dan menyelesaikan tugasnya si Gedung Pejabon dalam dua sidang; yang pertama berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945, dan yang kedua berlangsung dari tanggal 10 sampai dengan 6 Juli 1945. Pada hari terakhir sidang pertama Soekarno menngajukan Lima Asas-nya sebagai dasar negara, yaitu: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau peri-kenakusiaan, Mufakat atau demokrasi, Kesejahteraan sosial dan Ketuhanan. Pandangan yang sama dikemukakan juga dalam dokumen resmi Tujuh Bahan Pokok Indoktrinasi, yang memandang bahwa pidato Soekarno tersebut merupakan pembahasan pertama tentang "Pancasila", dan dengan demikian tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila.
            Apakah Soekarno benar-benar perumus yang pertama sekali Lima Sila itu? Jawabannya adalah negasi. Tiga hari sebelum Soekarno menyampaikan pidatonya, Muhammad Yamin telah menyampaikan pada tanggal 29 Mei 1945 di depan sidang Badan Penyelidik itu Lima Asas sebagai dasar bagi Insonesia Merdeka sebagai berikut: Peri-Kebangsaan, Peri-Kemanusiaan, Peri-Ketuhanan, Peri-Kerakyatan dan Kesejahteraan Rakyat. Penting untuk dicatat bahwa Soekarno sendiri secara tegas menolak anggapan bahwa dia "pencipta" Pancasila. Dalam pidati inaugurasi penerimaan gelar Doctor Honoris Causa dari Universitas Gadjah Mada, dia menyatakan: "Jangan katakan saya ini pembentuk ajaran Pancasila. Saya hanya seorang penggali daripada ajaran Pancasila itu."

B.   Tantangan Pancasila
                Pada dekade pertama setelah pengakuan kedaulatan, pernah ada pendapat yang mengatakan bahwa Pancasila hanyalah konsep abstrak yang tidak dapat berdiri sendiri. Pancasila itu menghendaki posisi netral dan berada di atas segala ideologi. Akibatnya, Pancasila tidak mempunyai akar dalam masyarakat. Beberapa bulan sesudah Proklamasi, sementara negara masih mendasarkan diri pada UUD 1945, sistem penyelenggaraan pemerintah negara sudah dilakasakan secara liberalistis.
            Dr. Roeslan Abdoel Gani men-sister bahwa sejarah perjuangan Indonesia mengenal tiga macam ancaman ideologi terhadap Pancasila yakni:
1.      Ancaman kolonialisme Belanda pada tahun 1947-1949.
2.      Ancaman komunisme dalam peristiwa Madiun (18 September 1948).
3.      Ancaman Darul Islamisme dengan Proklamasi Negara Islam Indonesia pada 7 Agustus 1949.
            Ancaman-ancaman tersebut bersumber dari filsafat atau ideologi yang unsur-unsurnya bertentangan dengan salah satu atau beberapa sila dari Pancasila. Apabila ideologi-ideologi itu dikembangkan secara aktif, sistematis, dan pragmatis, lebih-lebih kalau hendak dilaksanakan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, hal itu jelas akam merupakan ancaman bagi kelangsungan hidup Pancasila. Ancaman itu akan lebih berbahaya apabila ideologi-ideologi tersebut tersembunyi dalam selubung persamaan dengan salah satu atau beberapa sila dari Pancasila.
            Ideologi liberalisme misalnya, bisa saja bersembunyi dalam sila Ketuhanan dan Peri Kemanusiaan. Ideologi ini dapat terselubung di dalam propaganda bahwa liberalisme bertujuan meningkatkan peradaban dan kemajuan manusia, terutama bagi bangsa-bangsa yang masih terbelakang sambil mengidentifikasikan dirinya sebagai lawan komunisme. Ideologi komunisme bisa saja bersembunyi dalam sila Keadilan Sosial dan Peri Kemanusiaan sambil mengidentifikasi
kan dirinya sebagai lawan liberalism. Darul Islamisme bisa saja bersembunyi dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sambil mengidentifikasikan dirinya sabagai lawan komunisme dan kolonialisme.
            Selain masalah-masalah filsafah, adanya masalah legalistik. Masalah ini muncul karena dasar Negara dirumuskan dengan beberapa variasi rumusan otentik yang terdapat dalam dokumen negara. Dalam memorandum DPR-GR 9 Juni 1966, di jelaskan bahwa pandangan hidup, kesadaran, cita-cita hukum serta cita-cita moral luhur  yang meliputi kejiwaan serta watak bangsa Indonesia, pada 18 Agustus 1945 telah dimurnikan dan dipadatkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan atas nama rakyat Indonesia menjadi Dasar Negara Republik Indonesia.
Memorandum dibakukan dengan ketetapan MPRS Nomer XX/MPRS/1966:
1.      Berdasarkan alenia keempat Pembukaan UUD dan TAP MPRS No. XX/MPRS/1966.
2.      Berdasarkan pasal 22 ayat 1 UUD 45:
"Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa."
3.      Penjelasan UUD 45 tentang pokok-pokok pikiran dalam Pembukaan, butir 4 menyebutkan:
"Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab."
C.   Tafsiran Pancasila
            Pada upacara dies natalis Universitas Gajah Mada 19 Desember 1974 di Yogyakarta, Presiden Suharto menegaskan bahwa bila Pancasila tidak menyentuh kehidupan nyata, tidak dirasakan wujudnya dalam kehidupan sehari-hari, maka lambat laun pengertiannya akan kabur dan kesetiaan kita kepada Pancasila, lebih-lebih generasi yang akan datang, akan luntur. Presiden Suharto mengajak Universitas Gajah Mada untuk mengadakan penelitian ilmiah terhadap Pancasila. Penelitian ini bertujuan agar terdapat kesatuan tafsir mengenai Pancasila.
            Atas anjuran Presiden Suharto pada awal tahun 1975, dibentuk Panitia Pancasila yang terdiri dari lima orang yang dianggap dapat memberikan pengertian sesuai dengan alam pikiran dan semangat lahir batin para penyusun UUD 45. Akan tetapi, pada saat Panitia Pancasila tersebut akan dibentuk dari Sembilan orang perumus Pembukaan UUD 1945, hanya tinggal tiga orang yang masih hidup yakni: Dr. Mohammad Hatta, Prof. Achmad Soebajo dan Mr. Alex Andries Maramis. Oleh karena itu, panitia tersebut dilengkapi dengan dua orang sesepuh yang masih hidup dan dianggap memahami Pancasila, mereka adalah Prof. Mr. Sunaryo dan Prof. Mr. Abdoel Gafar Pringgodigdo.
            Hasil kerja Panitia Pancasila ini ditandatangani di Jakarta pada tanggal 18 Maret 1975 dan disampaikan kepada Presiden Suharto pada tanggal 23 Juni 1975 dengan sebuah delegasi yang dipimpin oleh Jenderal Soerono. Dengan ketetapan MPR Nomor II Tahun 1978, Majelis Permusyawaratan Rakyat telah menetapkan Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila yang disebut Ekaprasetia Pancakarsa. Dijabarkan lebih lanjut ketetapan MPR Nomor II/MPR/1978 ke dalam beberapa kewajiban moral atau tuntunan tingkah laku. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dijabarkan menjadi 10 kewajiban moral; Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradap menjadi 19 kewajiban moral; Sila Persatuan Indonesia menjadi 16 kewajiban moral; Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijkasanaan dalam Pemusyawaratan Perwakilan menjadi 27 kewajiban moral; dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia menjadi 21 kewajiban moral.
            Berdasarkan uraian Bung Karno, tafsiran Pancasila itu sangat sederhana yakni:
1.      Ketuhanan Yang Maha Esa berarti bangsa Indonesia adalah bangsa yang bertuhan dan berkeadaban. Bukan saja bangsa Indonesiabertuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknyalah bertuhan Tuhannya sandiri.
2.      Kemanusiaan yang adil dan beradab berarti humanity atau persaudaraan bangsa-bangsa.
3.      Persatuan Indonesia berarti nasionalisme.
4.      Kerakyatan yang dipimpin secara hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan berarti demokrasi.
5.      Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berari tidak ada kemiskinan dalam Indonesia Merdeka.
  
Daftar Pustaka
Anshari, Endang Saifuddin. 1986. Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Jakarta: Rajawali
Silalahi, S. 2001. Dasar-Dasar Indonesia Merdeka. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama

Tidak ada komentar:

Posting Komentar