Senin, 22 Juli 2013

PERJUANGAN DI DAERAH ACEH (Masa Sebelum Aksi Militer Belanda I) Part I

Oleh : ADELINA RANIA ANJANI / SI V

Ada dua  peristiwa  penting yang terjadi yaitu : Peristiwa Cumbok dan Gerakan Tentara perjuangan Rakyat (TPR) di bawah Teungku Amir Husin Al Mujahid. Kedua peristiwa  ini di sebut dengan " perang  saudara" yang menyebabkan terhapusnya lembaga pemerintahan adat yang berdiri selama berabad- abad di Aceh ( pemerintahan dengan  uleebalang) . tapi di bagian Part 1  ini yang akan dibahas adalah Peristiwa Cumbok  dahulu.

Peristiwa Cumbok

Setelah berdirinya pemerintahan republik Indonesia di daerah Aceh ( Keresidenan Aceh sejak 3 oktober 1945). Gub. Mr.T.M.Hasan menyatakan bahwa Pemerintah Neagar R.I mulai secara resmi di jalankan di pulau Sumatra dengan Residen seluruh Sumatra dan staf Gubernur dengan menggunakan kekuasaan yang diberikan oleh pemerintah RI. 15 oktober 1945 jepang menyerahkan kekuasaannya pada pemerintah RI setelah merasa ada tekanan dari pihak yang tidak dapat dielakkan oleh jepang, langsung diterima oleh Residen Aceh dan Ketua Komite Nasional Daerah. Mulai saat itu Aceh masuk  dalam kekuasaan RI. Tapi  para kaum Uleebalang yang memegang pemerintahan yaitu guntyo,masih tetap diakui sebagai kepala pemerintahan disana. Demikaian juga dengan daerah –daerah uleebalang yang tetap diakui sebagai daerah pemerintahan sendiri  yang diperintah oleh uleebalang secara turun temurun sejak masa kerajaan  Aceh Darussalam dan diperkuat kembali oleh pemerintah kolonial belanda sampai masa pendudukan Jepang. 

Tampaknya pemerintahan RI di daerah Aceh waktu itu yang baru beberapa bulan belum ada kesempatan untuk memikirkan daerah –daerah  "istimewa" di  masa mendatang.

Sementara itu para pemimpin rakyat yang selama pendudukan jepang hampir tidak mendapat kesempatan untuk duduk dalam pemerintahan karena permusuhan mereka dengan jepang dan selalu dicurigai oleh pihak jepang semakin berperanan dalam pemerintahan RI di Aceh. Karena para pemimpin mereka berasal dari kalangan Ulama dan ada juga dari kalangan bangsawan yang memakai gelar Tuanku, Teuku, Pocut dll. Menyebabkan kecurigaan Uleebalang, khususnya para Uleebalang yang memerintah di daerah Pidie, baik sebagai  Guntyo maupun sebagai kepala pemerintahan daerah Uleebalang takut kedudukan mereka tergeser. Pertentengan ini sudah mulai nampak sejak pertama kali dinaikkan bendera Sang Merah Putih disana seperti yang terjadi di kantor Guntyo Teuku Cut Hasan menolaknya, sehingga Residen Teuku Nyak Arief terpaksa turun tangan, mengirim kawat kesana, bahwa bendera Merah Putih harus dikibarkan ditiap –tiap kantor pemerintahan. 

Demikian juga di kota kedudukan uleebalang Cumbok, Lammeulo( sekarang kota bakti, kira-kira 18 km dari sigli), kota yang kemudian menjadi pusat kegiatan Peristiwa Cumbok .Uleebalang di daerah Pidie membentuk organisasi yang disebut  Markas Uleebalang bersama dengan barisan ketentaraan  yaitu  Barisan Penjaga Keamanan (BPK). Berkedudukan di Lammeulo dan dipimpin oleh  Teuku Sri Muda Pahlawan Bentara Cumbok Muhammad Daud ( uleebalang V Mukim Cumbok). Untuk memperkuat BPK mereka memeperoleh senjata sebanayak mungkin dari jepang dan uleebalang seluruh Aceh tidak mengherankan persenjataan mereka waktu itu lebih lengkap dari pemerintah. Pada tanggal 25 oktober 1945 Markas Uleebalang mulai bertindak dengan menyeranh Pemuda Republik Indonesia yang menjaga kantor Pos dan Kantor telepon di Lammeulo dan menguasai Lammeulo. 

Tindakan Marakas Uleebalang ini meresahkan pemerintah daerah di Kutaradja karena itu Tuanku Mahmud selaku Ketua komite Nasional daerah untuk meneyelesaikan persengketaan dan kesalahpahaman secara damai. Tapi gagal dan Markas Uleebalang bertindak lebih keras lagi. Setelah menguasai  Lammeulo Markas Uleebalang merencanakan untuk menduduki kota Sigli. BPK pun berencana  untuk mengambil persenjataan dari Jepang yang pada saat itu jepang masih disana karna belum ada perintah keluar dari kota tersebut. Pihak TKR juga menuntut agar pihak jepang menyerahkan senjata tersebut tapi di tolak dan malah memeperkeruh perkara.  Akhirnya terjadilah pertempuran sengit di kota Sigli yang banyak memakan korban terjadi sejak 4-6 Desember 1945. 6 desember pertempuran dihentikan dan kedua  pihak harus mengosongkan Kota Sigli, sedang senjata diserahkan Jepang kepada Markas Uleebalang dan BPK harus dikembalikan kepada tentara yang resmi yaitu TKR.

            10 Desember Markas Uleebalang  mengadakan pertemuan dan sepakat akan lebih keras lagi, mereka mealakukan penembakan ke kampung-kampung pembakaran gedung-gedung tempat pertemuan pemuda-pemuda yang menjadi lawan mereka. Mengahadapi tindakan ini  para pemimpin dan pemuda menyusun kekuatan dan mendidirikan  Markas Besar Rakyat Umum (MBRU) pada 22 desember 1945. Dengan bertambah meluasnya " perang Saudara" diwilayah Pidie itu pemerintah  daerah di Kutaradja semakin khawatir akan bahaya yang sedang mengancam, terutama dalam kaitan dengan kekuatan perjuangan yang pada waktu itu sangat dibutuhkan untuk kemungkinan tentara NICA yang memang melancarkan penyerbuan ke daerah Aceh.

Pada tanggal 8 januari pemerintah Republik Indonesia daerah Aceh bersama dengan markas  Umum Perjuangan dan Pertahanan Rakyat Daerah Aceh mengeluarkan Maklumat dan Ultimatum kepada Markas  Uleebalang di Lammeulo dan ditanda tangani oleh Wakil Residen Aceh , Teuku Panglima Polem Mohd Ali dan Syamaun Gaharu, selaku Ketua Umum Daerah Aceh. Yang isinya bahwa mereka yang mangadakan perlawanan di daerah Cumbok, Lammeulo dan tempat lain dalam wilayah Pidie adalah "Musuh Negara Republik indonesia". di peringatkan dan akan diberi sanksi atas kesalahannya. 

Tapi ultimatu tersebut tidak di indahkan oleh Markas Uleebalang , aksi mereka bukan mereda tapi makin meningkat. Ada dua faktor yang membuat Markas Uleebalang  menolak untuk menyerah. Pertama perhitunagan karena danya kemampuan mereka untuk bertempur samapi menang mengingat senjata yang mereka miliki jauh lebih kuat dibanding TKR dan MBRU. Kedua " hukuman" yang dijatuhkan justru oleh pemerintah sendiri yaitu sebagai pengkhianat bahkan dipertegas sebagai kaki tangan NICA , pengkhianat  Bangsa dan Agama, tampaknya terlalu besar resiko dan konsekuesinya. Dengan demikian " hukuman" tersebut mereka memperkirakan  bahwa setelah menyerah pun mereka akan terbatas terbatas terhadap pemimpin mereka dan akan di hadapkan pada pengadilan revolusi sesuai dengan suasana revolusi saat itu. Karena itu lebih baik mereka meneruskan perlawanan dan mati dimedan pertempuran.

 Setelah batas waktu yang ditentukan berlalu , maka TKR dengan di dukung oleh barisan yang berada di bawah komando MBRU mulai bertindak. Satu demi satu kota-kota seperti Meureudu, Leungputu,Beureunun dan lain-lain dalam waktu singkat bisa di bersihkan dari pengikut Markas Uleebalang, kemudian seluruh kekuatan di arahkan ke Lammeulo yang belum dapat dikuasai. Dengan dukungan oleh satuan satuan tambahan yang khusus di datangkan dari kutaradja akhirnya pada 13 Januari 1946 , TKR berhasil merebut kota kedudukan Markas Uleebalang itu, meskipun selama ini tentara mereka , Barisan Penjaga Keamanan(BPK) dengan sekuat tenaga telah mempertahankannya.

Untuk menghindari hal yang tidak dinginkan dalam suasana kemenangan pada hari itu juga 13 januari MBRU mengeluarkan maklumat yang memberitahukan bahwa kekuatan Markas Uleebalang telah dapat di patahkan dan karena itu diharapkan pada seluruh lapisan masyarakat agar tetap tenang.ditegaskan lagi bahwa  merampas dan menggelapakan harta pihak lawan dilarang keras sedangkan senjata-senjata yang dirampas harus diiserahkan kembali kepada MBRU.

Setelah kota Lammeulo jatuh sisa sisa pasukan barisan Penjaga keamanan (BPL) bersama pemimpin Markas Uleebalang lainnya termasuk Teuku Muhammad Daud Cumbok sendiri mengundurkan diri ke gunung –gunung dengan maksud hendak meneruskan perlawanan secara geriliya. Namun dalam waktu tiga hari saja pada tanggal 16 Januari 1946 mereka dapat ditangkap semua. Dibawa ke Sigli lalu ke Sanggeue untuk dimintai berbagi keterangan sehubunagan dengankegiatan mereka selama ini selanjutnya untuk  "diadili" .

Salah satu faktor  yang juga turut mempercepat kekalahan pihak pengikut Markas Uleebalang adalah  meskipun mereka kuat dibidang persenjataan tapi aksi –aksi mereka tidak terkoordinasi dengan baik. Mereka bertempur di daerahnya masing-masing dan selama pertempuran kontak dengan daerah Uleebalang lainnya dapat dikatakan putus sama sekali. Sebaiknya kekuatan mereka dipusatkan didaerah daerah yang dipandang cukup strategis untuk dipertahankan bersama; tidak terkurung didaerah masing-masing sampai tiba saatnya untuk menerima kekalahan. Sebaliknya walaupun markas MBRU lemah dalam persenjataan mereka mempunyai kekuatan yang cukup merebut kemenangan, yaitu dukungan rakyat dari berbagai lapisan. Hal ini sangat membantu Pemerintah daerah dan TKR, yang berada dipihak MBRU dalam mengakhiri perlawanan Markas Uleebalang dan pengikutnya.

Dengan demikian peristiwa Cumbok yang telah berlangsung selama lebih dari dua bulan itu secara fisik dapat dipatahkan. Namun, ini tidak berarti bahwa berbagai akibat yang ditimbulkannya, seperti masalah harta peninggalan Markas Uleebalang, perlunya perlindungan Pemerintah Daerah terhadap keluarga mereka yang ditinggalkan dan lain-lain dengan sendirinya telah terselesaikan pula. Bahkan lanjuatan "perang saudara" itu mulai nampak kembali meskipun tidak sehebat yang pertama. Nampaknya " serum" buatan Belanda dan Jepang yakni " penyakit pecah belah" masih terjangkit dikalangan masyarakat Aceh dan tidak sembuh bersamaan dengan berakhirnya peristiwa Cumbok.

            DAFTAR PUSTAKA
            Sejarah Revolusi Kemerdekaan Daerah Aceh, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, Jakarta, 1983
            Sejarah Perang Kemerdekaan Di Sumatera, Dinas Seajarah TNI-AD, Medan ,1983

Tidak ada komentar:

Posting Komentar